KostraTani `Serupa tapi tak Sama` dengan TMC Polri?
M. ACHSAN ATJO
MASIH SEGAR di ingatan, video viral tentang ´seorang bapak mencari kutu di rambut anaknya sambil menunggu lampu merah di Simpang Jl Cibaduyut, Bandung, Provinsi Jawa Barat yang terjadi setahun lalu.
Aksi pengendara sepeda motor matik warna biru tak pelak membuat gusar operator Area Traffic Control System (ATCS), Dinas Perhubungan Kota Bandung langsung menegurnya dengan pengeras suara.
Kemampuan serupa kiranya yang diidam-idamkan oleh Syahrul Yasin Limpo [SYL] selaku Menteri Pertanian RI periode 2019 - 2024, dengan mengembangkan Agriculture War Room [AWR] di Kementerian Pertanian RI di bawah koordinasi Sistem Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani]. Bekerja setara ATCS dari Dinas Perhubungan di Kota Bandung maupun Traffic Management Center [TMC] dari Kepolisian RI [Polri].
KostraTani Kementan kelak bekerja ´serupa tapi tak sama´ dengan ATCS atau TMC, bedanya bukan untuk wilayah perkotaan melainkan untuk menjangkau kecamatan di seluruh Indonesia di bawah koordinasi balai penyuluhan pertanian [BPP] karena "locus pertanian adalah kecamatan," kata Mentan SYL.
Keandalan KostraTani versi SYL bukan mengandalkan kamera pemantau jalan atau closed circuit television [CCTV], yang tentunya mustahil menempatkan CCTV di setiap lahan pertanian. Solusinya adalah memanfaatkan drone, pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh menggunakan komputer atau remote control terkoneksi internet 3G/4G.
Tampaknya SYL bakal meninggalkan pemanfaatan citra satelit yang lebih banyak bias ketimbang akurat. Fakta itu didapatnya dari Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, setelah keduanya berkoordinasi di Jakarta, Kamis [31/10].
“Ternyata menggunakan data citra satelit ada deviasi-nya, sehingga hal itu yang akan kita cek bersama ke lapangan. Sekarang hasil ceknya sudah ada, tinggal kita rapatkan untuk kita sepakati,” kata Sofyan Djalil.
Mentan SYL memilih memanfaatkan tugas, pokok dan fungsi [Tupoksi] dari BPP, karena dia faham betul eksistensi penyuluh pertanian di BPP mengingat pengalamannya selama 25 tahun sebagai kepala daerah; dari level kepala desa hingga gubernur dua periode di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kementerian Pertanian RI mencatat jumlah BPP di tingkat kecamatan mencapai 5.466 unit di seluruh Indonesia, sementara jumlah total kecamatan adalah 7.136 atau 1.490 kecamatan belum didukung oleh BPP, memaksa sekitar 120 BPP membina petani di lebih dari satu kecamatan, merujuk data Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP Kementan].
"Basis pertanian adalah kecamatan, yang faham kondisi petani dan usahatani bukan pusat melainkan daerah, yaitu kecamatan. Tak ada gunanya bicara panjang lebar tapi mengabaikan peran penyuluh dan BPP sebagai garda terdepan pertanian Indonesia," kata Mentan SYL saat bertemu dengan mantan menteri pertanian dan mantan pejabat eselon satu Kementan, Senin [28/10].
Mentan SYL memastikan untuk melakukan revitalisasi peran BPP yang selama lima tahun terakhir terkesan diabaikan peran vitalnya, padahal kecamatan adalah ´basis pertanian´ Indonesia seperti halnya militer maupun polisi yang membangun garis komando hingga ke tingkat kecamatan melalui komando rayon militer [Koramil] dan satuan polisi sektor [Polsek]. Tak heran kalau, SYL menyebut peran penyuluh pertanian tak ubahnya anggota komando pasukan khusus [Kopassus] di sektor pertanian.
Kecanggihan drone di tangan penyuluh pertanian tampaknya akan diandalkan SYL sebagai ´alat pantu lahan pertanian [Alpantan], untuk mengetahui realita lapangan tentang kondisi lahan pertanian di seluruh Indonesia mendampingi alat mesin pertanian [Alsintan] melakukan olah lahan, tanam dan panen.
Bukan hal sulit bagi Kementan menyediakan sedikitnya 10.000 unit drone kategori terbaik, harganya di pasaran berkisar Rp40 jutaan, untuk disalurkan kepada BPP di seluruh RI.
KostraTani yang merupakan implementasi dari penguatan BPP di kecamatan akan disokong oleh sinergi dan koordinasi KostraTani daerah di tingkat kabupaten/kota; KostraTani wilayah di tingkat provinsi dan KostraTani nasional di tingkat pusat, Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
Koordinasi, komunikasi dan sinergi KostraTani tentunya mengandalkan jaringan internet ´tol langit´ dari Palapa Ring yang diresmikan Joko Widodo pada Senin [14/10] menjelang dilantik sebagai presiden periode jabatan kedua, 2019 - 2024.
Menteri dari Parpol
Tentunya Presiden Jokowi faham betul tentang era industrialisasi 4.0 bagi pembangunan pertanian nasional. Bukan hal kebetulan pula, Jokowi memilih tiga menteri dari Partai Nasional Demokrat [Nasdem] untuk menangani pertanian, komunikasi dan informatika [Kominfo] serta lingkungan hidup dan kehutanan [LHK].
Jokowi ingin memastikan Tol Langit berfungsi maksimal mendukung pembangunan pertanian dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Tentunya, ketiga menteri dari Partai Nasdem: SYL, Johnny G Plate dan Siti Nurbaya Bakar akan lebih mudah bekerja sama di bawah ´bimbingan´ Surya Paloh di Gondangdia, kantor pusat partai. Pasalnya, ketersediaan pangan sangat menentukan ketahanan negara.
Banyak pihak di Kementan dan para pemangku kepentingan di sektor pertanian terkaget-kaget atas gagasan SYL mengembangkan AWR dan Single Data Agriculture, yang dilontarkan saat serah terima jabatan [Sertijab]. Tidak memilih melanjutkan program upaya khusus padi, jagung, dan kedelai [Upsus Pajale] melalui pendekatan luas tambah tanam [LTT] yang digagas menteri pertanian sebelumnya.
Seperti disebut di atas, Kementan tentu akan sinergi dengan Kemenkominfo mendukung koneksi internet cepat untuk KonstraTani yang bekerja layaknya TMC Polda maupun ATCS Dishub.
Sebagaimana diketahui, pemanfaatan internet of things [IoT] sangat mendukung sektor pertanian untuk memantau dan mengontrol aspek-aspek pertanian seperti kondisi tanah, kebutuhan pupuk, kondisi cuaca dan sebagainya itu bisa terkontrol dan terpantau secara remote atau dari jarak jauh.
Pengertian IoT adalah segala hal yang terhubung dengan internet, kalau saat ini apa yang berkaitan dengan internet ialah gadget atau laptop. Ke depan, semua pernik-pernik di sekitar kita seperti kursi, dompet, baju beragam hal lainnya akan koneksi dengan internet.
Lembaga pelayanan riset premium, Business Insider Intelligence menyatakan bahwa perangkat di sektor pertanian yang tersambung ke internet [IoT] akan meningkat dari 30 juta unit pada 2015 menjadi 75 juta unit pada 2020 sebagai bagian dari Big Data dan Smart Farming di sektor pertanian akan terus meningkat.
Hal itu harus disikapi dengan penyediaan SDM yang piawai, yakni penyuluh pertanian di BPP memanfaatkan IoT termasuk drone koneksi internet, sehingga dapat memasok data dan fakta akurat kepada KonstraTani tingkat daerah [kabupaten/kota] dan tingkat wilayah [provinsi].
Mentan SYL ke depan akan mengetahui pasti tentang standing crop dari tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Tingkat produktivitas, serap gabah, luas tanam dan lainnya, sehingga mudah diketahui kebutuhan luas tanam hingga realisasi panen untuk menyimpulkan ketersediaan pangan.
Tak perlu lagi menantikan pantauan dari open camera yang menjadi andalan dalam lima tahun terakhir. Biarkan drone internet yang bekerja memasok data dan fakta lapangan.
Foto: microdrones.com
Disclaimer : B2B adalah bilingual News, dan opini tanpa terjemahan inggris karena bukan tergolong berita melainkan pendapat mewakili individu dan/atau institusi. Setiap opini menjadi tanggung jawab Penulis
