Riset FAO & KostraTani, Penyuluh Pertanian 4.0 Harus Lampaui Prestasi Era Orde Baru

Indonesia`s Agricultural Extension Connected through the KostraTani

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Riset FAO & KostraTani, Penyuluh Pertanian 4.0 Harus Lampaui Prestasi Era Orde Baru
PENYULUH PNS: Kepala Pusluhtan BPPSDMP Kementan, Leli Nuryati [kanan] didampingi Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh - Pusluhtan, Joko Samiyono pada kegiatan Bimtek hari pertama [Foto: Humas Pusluhtan]

Depok, Jawa Barat [B2B] - Keberhasilan pembangunan pertanian sebanyak 50% di suatu negara lebih banyak ditentukan oleh aspek sumber daya manusia [SDM] ketimbang sarana dan prasarana, yang berfungsi sebagai pendukung kinerja, menurut hasil riset Badan Pangan PBB [Food Agriculture Organization/FAO]. Etos kerja SDM pula yang mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO pada 1984 di era Orde Baru, dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara swasembada beras.

Kemampuan SDM pertanian era 4.0 harus melampaui kinerja era Orde Baru melalui Program Panca Usaha Tani [PUT], saat ini di-update oleh Kementerian Pertanian RI melalui KostraTani.

"Hasil Riset FAO, keberhasilan pembangunan pertanian sebanyak 50% ditentukan oleh aspek SDM seperti petugas pertanian, penyuluh pertanian, praktisi, pengambil kebijakan yang mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan FAO pada 1984, dari negara pengimpor beras menjadi swasembada beras," kata Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP Kementan] Leli Nuryati saat menutup ´Pertemuan  Bimbingan  Teknis  Penguatan  Kapasitas  dan Kompetensi Penyuluh Pertanian PNS´ di Depok, Jawa Barat, Rabu [4/3], yang disampaikan oleh Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan - Pusluhtan BPPSDMP, Joko Samiyono.

Leli Nuryati mengingatkan, untuk itu penyuluh pertanian  di era 4.0 saat ini harus meningkatkan kapasitasnya agar dapat menjadi ´sumber inspirasi´ petani yang maju, mandiri dan modern dengan pelayanan penyuluhan yang bekualitas, mudah, tepat dan murah.

"Penyuluh pertanian adalah think tank dan komando pasukan khusus alias Kopassus pertanian. Mereka hadir mendukung kinerja petani meningkatkan produksi pertanian dari hulu ke hilir, on farm dan off farm, sehingga laba hasil produksi akan meningkatkan kesejahteraan petani," kata Leli Nuryati mengutip arahan Kepala BPPSDMP seperti disampaikan oleh Joko Samiyono.

Leli Nuryati menambahkan, penyuluh pertanian khususnya dari kalangan PNS harus mampu menjadi Kopassus pertanian andalan andalan dalam pembangunan pertanian, didukung kemampuan pengetahuan keterampilan dan sikap diatas rata-rata dari hulu sampai hilir.  

"Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian di antaranya memenuhi kebutuhan pangan Indonesia sebanyak 267 juta jiwa, peningkatan kesejahteraan petani dan meningkatkan daya saing kualitas ekspor," katanya.

Joko Samiyono juga menyampaikan rumusan dari kegiatan Bimtek di Depok pada 2 - 4 Maret bahwa sejak 2019, yang merupakan tahun SDM Indonesia maka perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM khususnya pertanian melalui perubahan mindset konvensional menjadi modern serta mampu memanfaatkan teknologi berbasis IT.  

"Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan lima peran BPP selaku KostraTani yakni pusat data dan informasi; pusat gerakan pembangunan pertanian; pusat pembelajaran;  pusat konsultasi agribisnis; dan pusat pengembangan jejaring dan kemitraan.

Panca Usaha Tani

Sebelumnya diberitakan, Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi saat menutup ´Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian 2020´ di Yogyakarta, pertengahan Februari lalu, yang mengingatkan tentang keberhasilan PUT sebagai program pembangunan pertanian terstruktur, sistematis dan masif [TSM] diusung oleh Presiden Soeharto di awal kekuasaan rezim Orde Baru. Tujuannya, menggerakkan seluruh potensi meningkatkan produksi beras setelah menggulirkan kebijakan Bimbingan Massal [Bimas] dan Intensifikasi Massal [Inmas]. Targetnya, menekan impor beras lantaran Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia pasca Tragedi 1965.

"Tentu banyak yang lupa apa itu Panca Usaha Tani? Saya masih sekolah di SMP waktu itu. Spanduk dan selebaran disebar hingga ke kampung saya di Pangandaran, makanya saya ingat. Pak Harto turun langsung memimpin. Gubernur hingga ketua RT ikut memikirkan dan bekerja keras. Koran, radio dan televisi tiap hari memberitakan progress Panca Usaha Tani," kata Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi di Yogyakarta, Rabu pagi [19/2].

Pertanian menjadi leading sector Orde Baru melalui Pelita [Pembangunan Lima Tahun] dengan target Indonesia harus swasembada beras. Kegiatan Bimas bertumpu pada program penyuluhan massal agar petani meningkatkan produksi melalui perluasan areal penanaman [ekstensifikasi] dan peningkatan produksi lahan [intensifikasi]. Upaya tersebut melalui lima usaha terbaik: ´pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul, pemupukan tepat dan berimbang, pengendalian hama penyakit dan pengairan yang baik.´ Ya itulah yang ditarget oleh Panca Usaha Tani.

Sementara cikal bakal Bimas adalah demonstrasi massal oleh Institut Pertanian Bogor [IPB] di Karawang pada 1964 - 1966, melibatkan peran aktif perguruan tinggi khususnya mahasiswa sebagai penyuluh sementara, satu musim tanam.

"Pak Harto memimpin dan mengendalikan kebijakan. Komandan lapangan adalah Sesdalogbang, Solihin GP, mantan Gubernur Jabar. Program tersebut terbukti berhasil mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984, yang diakui lembaga internasional FAO," kata Dedi Nursyamsi di hadapan 500 kepala dinas pertanian kabupaten/kota dan pejabat bidang penyuluhan.

Menurutnya, KostraTani yang digagas Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo [SYL] juga mengusung semangat Panca Usaha Tani, konsep yang tetap aktual hingga hari ini. Teknologi era 4.0 memudahkan para penyuluh pertanian di seluruh Indonesia untuk interaksi online, menggerakkan seluruh potensi dari kecamatan, sebagai locust pembangunan pertanian. [Liene]

Depok of West Java [B2B] - The role of Indonesia´s agricultural extension workers managed to transform Indonesia from the country´s largest rice importer in the world a country self sufficient in rice in 1984, so President Soeharto received an award from the Food Agricultural Organisation [FAO]. However, since the enactment of Local Government Law No. 22/1999 which handed over the responsibility of organizing extension to the district / city governments, the role of agricultural extension fallen so drastically, according to senior official of the Agriculture Ministry.