Tabanan, Bali [B2B] - Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI] menyatakan makna verifikasi adalah ´pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan ...´ Sementara validasi adalah ´langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.

Istilah serapan dari bahasa asing, Inggris, verifikasi dan validasi, hari-hari ini hingga setahun ke depan akan digunakan oleh penyuluh pertanian di seluruh Indonesia bekerja keras mendukung database petani di Simluhtan, maka pemahaman makna kedua kata tersebut harus difahami penyuluh untuk mendukung pelaksanaan Simluhtan.

"Bapak ... ibu ... dan adik-adik penyuluh harap diingat bahwa Verval Simluhtan bukan membuat data baru. Tugasnya verifikasi, maksudnya sudah betulkah data Poktan binaan saya tentang si A, B, C, D dan E. Kemudian validasi, sudah betulkan nama petani A? Masih aktifkah dia? Sudah benarkah nomor NIK-nya? Dari 30 anggota Poktan binaan saya, ternyata hanya dua petani anggota Poktan yang mengisi NIK. Tugas penyuluh mencocokkan NIK dari 28 orang yang masih kosong NIK-nya. Maksudnya mengisi NIK yang masih bolong-bolong," kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan BPPSDMP Kementan, I Wayan Ediana pada kegiatan Verval Simluhtan di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada Rabu [25/9].

I Wayan Ediana menguraikan tujuan verifikasi dan validasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian [Verval Simluhtan] tersebut di hadapan hampir 100 penyuluh pertanian dari seluruh Tabanan. Mereka  terdiri atas Admin, koordinator balai penyuluhan pertanian [BPP] dan penyuluh pertanian lapangan [PPL]. Berkumpul untuk mendukung pelaksanaan instruksi Presiden RI Joko Widodo melalui Peraturan Presiden RI Nomor 39/2019 [Perpres] tentang ´Satu Data Indonesia´ yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No 16/2013 tentang Sistem Manajemen Informasi Pertanian lingkup Kementerian Pertanian RI [Permentan].

Pusluhtan di Bali bekerja keras selama lima hari, 23 - 27 September 2019, melakukan sosialisasi dan konsolidasi Verval Simluhtan. I Wayan Ediana didampingi Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan Pusluhtan, Septalina Pradini dan Penyuluh Kementan, Sri Mulyani didukung 12 staf melakukan roadshow di delapan kabupaten/kota di Bali.

Verval dilakukan simultan seperti halnya di Yogyakarta dan Banten. Misalnya, I Wayan Ediana di Tabanan, Septalina Pradini dan Sri Mulyani berada di Kabupaten Bangli, yang berjarak hampir 40 km dari Denpasar, sedangkan Tabanan lebih 30 km. Sebelumnya, I Wayan Ediana berada di Kabupaten Buleleng yang berjarak 90 km dari Denpasar, waktu tempuhnya tiga jam lantaran topografinya pegunungan.

"Data petani yang dimasukkan ke Simluhtan mengacu pada NIK dari Ditjen Dukcapil di Kemendagri. Cuma itu acuannya. Bukan membuat data baru. Harap diingat sekali lagi, data Simluhtan harus valid mencakup tiga indikator yaitu lengkap, benar sesuai kondisi saat ini dan harus dapat dipertanggungjawabkan," kata Septalina Pradini di Kabupaten Bangli pada Rabu [25/9] yang bekerja simultan dengan I Wayan Ediana di Tabanan pada hari yang sama.

Kompleksitas Pendataan
I Wayan Ediana berulangkali mengingatkan Bali adalah salah satu dari tiga provinsi pilot project: DI Yogyakarta dan Banten yang harus tuntas di 2019.

Menurutnya, Verval Simluhtan didorong dan didukung penuh oleh Mentan Amran Sulaiman maupun Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi sebagai Strategi Nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi [Stranas KPK] mengacu pada database kependudukan berdasarkan NIK dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil - Kementerian Dalam Negeri RI [Dukcapil Kemendagri].

"Pengumpulan database dari NIK petani merupakan Stranas KPK, jadi ini bukan main-main. Bukan sekadar data petani untuk Kementan, tapi sudah menjadi Stranas KPK. Semua program pertanian, bantuan untuk petani harus bersumber dari satu data yakni Simluhtan, kita ditagih oleh KPK. Kalau tidak serius melakukan pengumpulan diikuti verifikasi dan validasi data petani, bisa merembet kemana-mana," ," kata I Wayan Ediana di Tabanan mewakili Kepala Pusluhtan BPPSDMP, Leli Nuryati.

Menurutnya, Simluhtan mencakup data kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; ketenagaan penyuluhan meliputi penyuluh pertanian PNS, CPNS penyuluh pertanian, tenaga harian lepas - tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP), dan penyuluh pertanian swadaya mendukung kelembagaan pelaku utama petani meliputi kelompok tani (Poktan), gabungan Poktan (Gapoktan), dan kelembagaan ekonomi petani maupun badan usaha milik petani.

"Simluhtan menjadi standar operasional pengelolaan atau SOP dari Simluhtan sebagai acuan bagi pengelola data dan Admin di pusat dan daerah, sehingga proses penyediaan data dan informasi berjalan baik dan lancar," kata I Wayan Ediana di Tabanan.