Surabaya, Jatim [B2B] - Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian [Simluhtan] yang diverifikasi dan validasi oleh Kementerian Pertanian RI akan dirujuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. Apabila kementerian/lembaga [LK] lain menggunakan sumber informasi lain, untuk menyalurkan bantuan kepada petani maupun melalui kelompok tani [Poktan] dan gabungan kelompok tani [Gapoktan], langkah tersebut akan menjadi dasar penyelidikan/penyidikan KPK terhadap sumber bantuan untuk petani.

Simluhtan bekerja secara online melalui data update yang berlangsung setiap pekan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP Kementan] melalui koordinasi intensif dan kontinyu dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Sebagai online data, Simluhtan merujuk pada Nomor Induk Kependudukan [NIK] dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil - Kementerian Dalam Negeri [Ditjen Dukcapil Kemendagri]. Implementasinya, data Simluhtan tampil di dashboard dari Agriculture War Room di Jakarta sebagai konten utama Komando Strategis Pembangunan Pertanian [AWR KostraTani].

Hal itu dikemukakan Kepala Pusluhtan BPPSDMP, Leli Nuryati di Surabaya, Jatim, belum lama ini pada kegiatan ´Konsolidasi Tim Verifikasi dan Validasi Data Simluhtan Pusat dan Provinsi´ yang dihadiri para pejabat bidang penyuluhan dari 31 provinsi di antaranya Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Pemprov Sulteng, Nasrudin. Kegiatan Verval Simluhtan berlangsung paralel dengan 'Bimbingan Teknis KEP/Korporasi Petani bagi Petugas Pendamping di Lokasi KostraTani' yang diikuti hampir 200 peserta dari seluruh Indonesia.

"Kenapa data Simluhtan penting? Misalnya bantuan pupuk untuk petani. Ternyata Poktan atau Gapoktan memakai sumber informasi yang lain? KPK akan periksa apakah database-nya sama dengan Simluhtan. Kementan diberi wewenang oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk akses database NIK-nya, sesuai rekomendasi KPK, misalnya untuk pupuk harus sinkron dengan RDKK," kata Leli Nuryati saat pembukaan kegiatan mewakili Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi.

Menurutnya, Pusluhtan BPPSDMP Kementan telah melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kemendagri maupun KPK di Jakarta, untuk mendukung Verval Simluhtan di seluruh Indonesia.

"Pengumpulan database dari NIK petani merupakan Stranas KPK, jadi ini bukan main-main. Bukan sekadar data petani untuk Kementan, tapi sudah menjadi Stranas KPK. Semua program pertanian, bantuan untuk petani harus bersumber dari satu data yakni Simluhtan. Kita ditagih oleh KPK. Kalau tidak serius melakukan pengumpulan data diikuti verifikasi dan validasi data petani, bisa merembet kemana-mana," kata Leli Nuryati didampingi Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, I Wayan Ediana.

Sebelumnya diberitakan, Pusluhtan BPPSDMP telah merampungkan kegiatan Verval Simluhtan Setelah rampung di tiga provinsi, Banten, DI Yogyakarta dan Bali di penghujung 2019. Mencakup 22 kabupaten/kota pada tiga provinsi tersebut selama 79 hari. Kegiatan Verval berlangsung periodik sejak 20 Agustus - 5 September pada lima kabupaten dan kota di DI Yogyakarta; delapan kabupaten/kota di Banten [17 September - 11 Oktober]; dan sembilan kabupaten/kota di Bali [22 September - 31 Oktober].

Mengutip instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, Leli Nuryati menambahkan bahwa Kementan memastikan ke depan tidak ada lagi perbedaan data statistik pertanian, karena seluruh daya dukung sektor pertanian akan terpantau akurat mulai dari tingkat kecamatan hingga ke provinsi melalui Agriculture War Room [AWR], yang dirancang multiguna untuk mendukung kinerja petani didampingi penyuluh pertanian di seluruh Indonesia.

"Keberadaan Simluhtan pada AWR KostraTanas penting sekali. Apabila ada yang bicara tentang kekurangan pupuk di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, akan diketahui di desa mana dan kecamatan apa. Poktan atau Gapoktan yang mana lalu siapa penyuluh pendampingnya? Semua terpantau real time. Kita tidak bisa main-main lagi dengan data pertanian semua terkoneksi online di era 4.0," kata Leli Nuryati.

Tampak hadir Kasubbid Kelembagaan Petani, Yoyon Haryanto; Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan, Septalina Pradini serta sejumlah fungsional penyuluh Kementan di antaranya Inang Sariyati, Suwarna dan Susi Deliana. [Liene]