Medan, Sumut [B2B] - Penyuluh pertanian provinsi dan kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa adalah kunci keberhasilan verifikasi dan validasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian [Verval Simluhtan], mengingat perannya sebagai penggerak kelembagaan petani di lapangan untuk mencapai single data pertanian.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura [TPH] Pemprov Sumatera Utara, Dahler Lubis mengatakan merujuk pada masalah pertanian secara umum, alih fungsi lahan, data yang tidak akurat dan kekurangan sarana prasarana pertanian maka penyuluh sebagai penggerak lembaga pertanian di lapangan.

"Pertemuan Verval Simluhtan ini juga menyusun rencana tindak lanjut terkait jadwal pelaksanaan konsolidasi di tingkat kabupaten, kota hingga kecamatan dan desa," kata Dahler Lubis seperti dikutip Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian [PSP] Sumut, John Akim Purba saat membuka Konsolidasi Verval Simluhtan di Medan, Selasa [10/3] yang dihadiri Kasubbid Kelembagaan Petani - Pusluhtan BPPSDMP Yoyon Haryanto.

Pemprov Sumut, katanya, sangat mendukung Verval Simluhtan yang diinisiasi Kementerian Pertanian RI dan dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP] dengan melibatkan pemerintah daerah, unsur terkait dan pemangku kepentingan untuk membangun single data pertanian melalui Simluhtan.

"Terbangunnya satu data pertanian yang dimulai dari Simluhtan dan kemampuan SDM pengelola Simluhtan di Sumut meningkat, menjadi harapan kita semua," John Akim Purba mewakili Dahler Lubis di hadapan 66 pejabat eselon tiga yang menangani penyuluhan pada dinas pertanian kabupaten/kota dan petugas Admin Simluhtan.

Yoyon Haryanto mengapresiasi komitmen dan dukungan Pemprov Sumut terhadap kegiatan Konsolidasi Verval Simluhtan di Medan selama dua hari, 10 - 11 Maret 2020 yang juga dihadiri pejabat eselon tiga dan empat Dinas TPH Sumut.

Penyuluh dan Admin
Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] di kecamatan selaku Komando Strategis  Pembangunan Pertanian [KostraTani] di Sumut menjadi target Konsolidasi Verval Simluhtan untuk pemutakhiran database penyuluhan pertanian, membangun single data SDM pertanian dan penguatan kemampuan SDM pengelola Simluhtan.

Yoyon Haryanto mengatakan output-nya adalah basis data Simluhtan yang lengkap dan akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan [NIK]. Penyuluh di tingkat provinsi wajib update data pribadi secara berkala, dan diverifikasi oleh Kabid/Kasie Penyuluhan, selanjutnya di-input oleh Admin provinsi. Berikutnya, memantau dan evaluasi data kelembagaan tani sesuai wilayah kerja di kabupaten/kota.

"Begitu pula pada tingkat kabupaten/kota, penyuluh kabupaten melakukan hal serupa, setelah di-input oleh Admin provinsi untuk di-input oleh Admin kabupaten. Dilanjutkan memantau dan evaluasi data kelembagaan tani sesuai wilayah kerjanya di kecamatan," kata Yoyon Haryanto didampingi penyuluh pertanian pusat, Susi Deliana.

Tahapannya sama, kata Yoyon Haryanto, untuk penyuluh di kecamatan, hanya tugas berikutnya berbeda, bukan lagi memantau dan evaluasi, melainkan menyampaikan data hasil Verval kepada koordinator penyuluh [Korluh] untuk disetujui dan di-input oleh Admin BPP.

Peran Admin dalam Verval Simluhtan, untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota nyaris sama hanya berbeda pada jenjang pemerintah daerah. Di tingkat provinsi, Admin input/update data kelembagaan penyuluhan pertanian provinsi, dilanjutkan input/update data pribadi penyuluh pertanian provinsi, memantau dan evaluasi data kelembagaan tani, kemudian koordinasi dengan Admin kabupaten/kota dan Admin BPP.

Penyuluh kabupaten/kota melakukan input/update data kelembagaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota dan BPP kecamatan. Tahapan kedua, input/update data pribadi penyuluh pertanian kabupaten/kota, dilanjutkan memantau dan evaluasi data kelembagaan tani kemudian koordinasi dengan Admin provinsi dan Admin BPP.

Sementara Admin di tingkat kecamatan bertugas mengumpulkan data kelembagaan tani dari penyuluh pertanian, melakukan update data kelembagaan tani kemudian koordinasi dengan Admin provinsi dan Admin kabupaten/kota.