Bogor, Jabar [B2B] - Pengelola anggaran penyuluhan pertanian untuk dana dekonsentrasi [Dekon] maupun pinjaman dan hibah luar negeri [PHLN] melalui SIMURP 2020 harus memanfaatkan anggaran sesuai dengan rencana, target dan sasaran dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian - Kementerian Pertanian RI [BPPSDMP], khususnya Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP].

Hal itu bertujuan memperkuat penyelenggaraan penyuluhan pertanian provinsi dan kabupaten/kota hingga balai penyuluhan pertanian [BPP] di kecamatan selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani] dengan mematuhi Maturitas Sistem Pengendalian Intern [Maturitas SPI] di bawah koordinasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian [Itjentan].

"Meskipun anggarannya ada di Pusluhtan sebesar Rp630 miliar untuk 2020, lebih dari Rp500 miliar adalah Dana Dekon. Artinya, dana dari Pusluhtan di-Dekon-kan ke provinsi, kabupaten dan kota untuk memperkuat sistem penyuluhan pertanian dalam menunjang pembangunan pertanian sampai ke BPP di kecamatan, selaku locust pembangunan pertanian, yang menjadi target KostraTani," kata Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi di Bogor, Jabar pada Kamis malam [12/3].

Hal itu dia kemukakan pada Pertemuan Sistem Pengendalian Intern Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian dan Forum Koordinasi SIMURP 2020 [Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project]. Pertemuan dihadiri para pejabat bidang penyuluhan pertanian pada dinas pertanian provinsi maupun kabupaten/kota; Kepala Pusluhtan BPPSDMP Leli Nuryati; Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan, I Wayan Ediana; Kabid Program dan Evaluasi, Riza Fachrizal; Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh, Joko Samiyono.

Menurutnya, pertemuan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dana Dekon 2020, khususnya para penanggung jawab [PJ] mampu melakukan pengawalan dan pengendalian baik internal maupun lingkup Kementan, pusat dan daerah, dan koordinasi pengelola proyek SIMURP.

"Anggaran di Pusluhtan namun pelaksananya adalah daerah, berarti kunci keberhasilan kegiatan Pusluhtan adalah daerah. Kenapa? Pasalnya, 90 persen lebih anggaran Pusluhtan BPPSDMP dieksekusi daerah, ini yang harus menjadi catatan rekan-rekan daerah yang hadir di sini mewakili pemerintah daerah masing-masing," kata Dedi Nursyamsi dalam arahannya saat membuka pertemuan tersebut.

Kunci keberhasilan adalah kemampuan SDMP melalui pelatihan baik sertifikasi untuk fungsional maupun pelatihan tematik dan manajemen kepemimpinan, penyelenggaraan BPP sebagai sebagai pusat data dan informasi pertanian menyangkut luas tanam, luas sawah, luas panen dan produktivitas. Bagaimana penyuluh bisa membimbing petani melakukan budidayanya agar produktivitas dan produksinya meningkat melalui penyelenggaraan penyuluhan.

Tampak hadir sejumlah pejabat eselon empat Pusluhtan BPPSDMP di antaranya  Kasubbid Evaluasi Penyuluhan, Siti Hafsah Husas; Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan, Septalina Pradini; Kasubbid Program dan Kerjasama Penyuluhan, Andreas Nadianto dan sejumlah Penyuluh Utama BPPSDMP Kementan di antaranya Suwarna.

Maturitas SPI
Dia mengingatkan sebagian besar anggaran Pusluhtan BPPPSDMP didedikasikan untuk daerah, maka harus direspon dengan sebaik-baiknya, jangan dilaksanakan seadanya, business as usual. Pemantauan dan pengawasan ada pada Maturitas SPI agar seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan di pusat dan daerah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai peruntukan, mematuhi standar operasional prosedur [SOP] dan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah.

"Dalam SPI ada analisis risiko. Artinya, tahapan dan aspek apa yang menjadi pembatas dalam eksekusi kegiatan khususnya kegiatan Dekon, tidak mengulangi kelemahan di masa lalu sehingga tidak muncul lagi di analisis risiko tahun berikutnya," kata Dedi Nursyamsi.

Dia mengajak semua pihak yang terlibat untuk berupaya melakukan perbaikan, dengan merujuk bentuk realisasi yang dikerjakan daerah apakah sesuai dengan output yang ditargatkan RKA/KL. Bisa saja output sudah benar namun peruntukan belum tepat, dan hal itu bisa menjadi catatan SPI, karena tidak ada alasan yang tidak sesuai dengan target kualitas maupun kuantitas, itu hanya masalah kemauan untuk melaksanakan.

"Sebelum dievaluasi orang lain, kita sendiri yang melakukan evaluasi. Hal itu menunjukkan tingkat keseriusan Pemda terhadap pembangunan pertanian di daerahnya. Indikator paling kentara, apakah ada bidang penyuluhan pada pemerintahan daerah. Bahkan ada provinsi, UPTD saja tidak ada," kata Dedi Nursyamsi. [Liene]