Bogor, Jabar [B2B] - Pengelolaan pertanian harus dikerjakan bersama oleh pusat dan daerah atas dasar kepentingan 267 juta penduduk Indonesia, melalui rekapitalisasi peran 5.646 balai penyuluhan pertanian [BPP] di 34 provinsi untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern berbasis teknologi informasi dan mekanisasi pertanian, maka penyuluh pertanian harus ´move on´ untuk mendukung simpul Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani] di kecamatan, yang digagas Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo [SYL].

"Pertanian identik dengan lahan. Adanya di desa hingga ke kecamatan. Penyuluh pertanian berbasis di desa dan kecamatan maka KostraTani bertujuan rekapitalisasi peran BPP, maka penyuluh harus bekerja maksimal mendukung kinerja petani. Ingat, ada 33 juta petani di seluruh Indonesia, sebagian besar kolotnial dan hanya delapan persen yang tergolong petani milenial," kata Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi saat membuka Rapat Koordinasi [Rakor] Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tahun 2020 didampingi Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] Leli Nuryati di Bogor, Selasa malam [28/1].

Menurutnya, mengelola pertanian tidak boleh lalai dan abai karena langsung berhadapan dengan 267 juta penduduk Indonesia. Mengelola pertanian harus memiliki keyakinan dan tujuan pasti untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan pasar global.

Mengutip arahan Mentan SYL, Dedi Nursyamsi menambahkan terdapat empat aspek yang perlu menjadi perhatian dalam mengelola pertanian maju, mandiri dan moderb. Pertama, melakukan upaya peningkatan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional. Kedua, menurunkan biaya pertanian menuju hingga berada di posisi rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi.

"Ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Keempat, ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan suboptimal lainnya serta penyediaan air," kata Dedi Nursyamsi pada Rakor Sistem Penyuluhan Pertanian yang dihadiri lebih 100 peserta dari 34 provinsi.

Untuk mendukung keempat aspek tersebut, Mentan SYL telah mengembangkan simpul penyuluhan melalui Komando Startegi Pembangunan Pertanian [KostraTani] di tiap kecamatan. KostraTani merupakan komando perang yang dilengkapi Agriculture War Room [AWR] sebagai monitoring dari semua kegiatan pembangunan pertanian.

Menurutnya, Rakor diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah terkait kebijakan arah dan kebijakan penyuluhan pertanian. khususnya KostraTani dan sinkronisasi kegiatan dana dekonsentrasi atau Dekon.

"Hakikat penyuluhan pertanian adalah mendukung meningkatkan produktivitas pertanian, pengembangan agribisnis dan meningkatkan pendapatan petani maka penyuluh pertanian harus move on dari orientasi output menjadi outcome, beralih dari hasil menjadi orientasi manfaat bagi petani," kata Dedi Nursyamsi.

Pemanfaatan KUR
Kementerian Pertanian RI meminta para kepala daerah untuk mendorong petani milenial untuk memanfaatkan dana kredit usaha rakyat [KUR] sebesar Rp50 triliun dengan bunga 6% per tahun. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP Kementan] juga mengalokasikan dana KUR tersebut bagi lulusan fakultas pertanian di seluruh Indonesia mengikuti Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) dengan alokasi Rp15 hingga Rp30 juta per orang untuk modal bisnis pertanian.

Dedi Nursyamsi mengatakan Kementan memiliki Program KUR sebesar Rp50 triliun, bunga persen per tahun yang dapat dimanfaatkan oleh petani milenial pemula, dan diharapkan para kepala daerah dapat mendorong mereka memanfaatkan KUR yang disalurkan melalui bank-bank milik BUMN seperti Bank BRI dan BNI.

Tentunya, semua program Kementan membutuhkan pendampingan oleh penyuluh di BPP, dinas lingkup pertanian kabupaten, kota dan provinsi," kata Dedi Nursyamsi.

Turut hadir sejumlah pejabat Pusluhtan di antaranya Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, I Wayan Ediana; Program dan Evaluasi Penyuluhan, Riza Fachrizal; Kabid Kelembagaan & Ketenagaan Penyuluhan, Joko Samiyono; Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan, Septalina Pradini; Kasubbid Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Yoyon Haryanto; Kasubbid Kelembagaan Penyuluhan, Purnomojati Anggoroseto; dan Kasubbid Ketenagaan Penyuluhan, Welly Nugraha.