Verval Simluhtan, Pusluhtan Konsolidasi 2 Hari 6 Provinsi di Wilayah II Sulawesi

Indonesian Govt Socialization Data Verification of Farmers in 31 Provinces

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Verval Simluhtan, Pusluhtan Konsolidasi 2 Hari 6 Provinsi di Wilayah II Sulawesi
KENDARI, SULTRA: Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan -Pusluhtan BPPSDMP, I Wayan Ediana memimpin di Kendari, Sultra; kegiatan diskusi [inset bawah] dan ´penandatanganan kesepakatan tindak lanjut konsolidasi [inset bawah] Foto2: Humas Pusluhtan

Jakarta [B2B] - Koordinasi enam provinsi dalam dua hari? Sulitkah? Tidak sulit dilakukan apabila diawali komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi setelah menetapkan tenggat waktu 5 - 6 Maret 2020. Langkah tersebut ditempuh oleh Kementerian Pertanian RI khususnya Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP] sebagai faktor direktif untuk mendorong komitmen kepala daerah dengan menetapkan pelaksana lapang disertai penerbitan mandat tugas.

Kegiatan konsolidasi Verval di Wilayah II Sulawesi dipimpin oleh Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, I Wayan Ediana selaku koordinator lapangan [Korlap] di bawah kendali dan koordinasi Kepala Pusluhtan BPPSDMP, Leli Nuryati mewakili Kepala BPPSDMP, Prof Dedi Nursyamsi.

Jadwal pelaksanaan Verval Simluhtan berlangsung ketat dan padat selama 45 hari, 2 Maret - 14 April 2020, menyikapi deadline Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] yang menetapkan Simluhtan sebagai Stranas KPK di sektor pertanian. Juga mendukung konten utama dashboard pada Agriculture War Room - Komando Strategis Pembangunan Pertanian [AWR KostraTani] yang digagas Menteri Pertanian RI Syahrul Yasil Limpo, untuk membangun pertanian nasional berbasis teknologi informasi era 4.0.

"Sejumlah pejabat Pusluhtan, penyuluh pertanian pusat didukung staf terpilih yang mumpuni mewakili unit kerja eselon satu dan Sekretariat BPPSDMP di Kementerian Pertanian RI dikerahkan oleh Kapusluh Leli Nuryati untuk memimpin kegiatan konsolidasi pada sejumlah provinsi di Sulawesi," kata Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan, Septalina Pradini kepada B2B, Minggu malam [8/3].

Selama dua hari, tim Pusluhtan bekerja simultan pada enam ibukota provinsi. Kabid I Wayan Ediana memimpin konsolidasi Verval di Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kasubbid Kelembagaan Petani - Pusluhtan, Yoyon Haryanto memimpin di Mamuju, Sulawesi Barat. Penyuluh senior pusat Wellyana di Makassar, Sulawesi Selatan; penyuluh pusat Suwarna di Manado, Sulawesi Utara; penyuluh pusat Mugi Lestari di Gorontalo, Gorontalo begitu pula di Palu, Sulawesi Tengah.

Target faktor direktif pun terpenuhi, sejumlah kepala dinas pertanian dari pemerintah provinsi dan pejabat yang mewakili hadir mengikuti kegiatan konsolidasi, di antaranya Kadistan Gorontalo Muljady D Mario di Gorontalo. Kegiatan ditutup dengan ´penandatanganan kesepakatan tindak lanjut konsolidasi Verval Simluhtan´ yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Kabid I Wayan Ediana mengatakan kegiatan Verval 2020 bertujuan pemutakhiran data penyuluhan pertanian akurat, lengkap dan terkini di 31 provinsi. Kedua, penguatan kemampuan SDM pengelola Simluhtan dalam pemutakhiran data. Ketiga, membangun data tunggal SDM pertanian. Target output adalah basis data Simluhtan basis data akurat, lengkap dan terkini di 31 provinsi serta kemampuan dan keterampilan SDM pengelola Simluhtan.

"Tujuan data lengkap dan akurat ditentukan faktor kunci keberhasilan dan kondisi yang dibutuhkan. Misalnya petugas pelaksana lapangan mampu melaksanakan mandat dan tugas didukung insentif. Petani sasaran harus mendapat sosialisasi, isu daerah dipengaruhi komitmen pemimpin daerah dan sinergi instansi kependudukan. Sementara prasarana komunikasi dipengaruhi akses internet, aplikasi online ditentukan skill Admin dan Simluhtan andal," kata I Wayan Ediana di sela kegiatan Konsolidasi Tim Verifikasi dan Validasi Data Simluhtan Pusat dan Provinsi´ yang digelar Pusluhtan BPPSDMP di Surabaya, Jawa Timur, belum lama ini.

Selain faktor direktif, kata Septalina Pradini, tujuan strategis Verval Simluhtan adalah faktor taktis dengan menetapkan tugas dan fungsi Verval sebagai tambahan kinerja bagi pelaksana lapangan sekaligus menetapkan numerasi capaian Verval. 

"Faktor operasional berhubungan dengan sosialisasi pada masyarakat melalui iklan layanan masyarakat, memperkuat jaringan atau sinyal internet desa dan kecamatan, meningkatkan skill Admin, menguji keandalan data Simluhtan serta membangun partisipasi aktif instansi terkait," katanya.

Sebagaimana diketahui, data Simluhtan sangat vital bagi pembangunan sektor pertanian maupun sektor ekonomi lainnya, karena akan menjadi rujukan KPK untuk memastikan ke depan, apakah kementerian/lembaga [LK] menggunakan data Simluhtan atau sumber informasi lain, untuk menyalurkan bantuan kepada petani maupun melalui kelompok tani [Poktan] dan gabungan kelompok tani [Gapoktan]. Apabila data Simluhtan diabaikan, maka akan menjadi penyelidikan hingga penyidikan KPK terhadap sumber bantuan untuk petani.

Kepala Pusluhtan Leli Nuryati mengatakan Simluhtan bekerja secara online melalui data update yang berlangsung setiap pekan oleh Pusluhtan BPPSDMP melalui koordinasi intensif dan kontinyu dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Sebagai online data, Simluhtan merujuk pada Nomor Induk Kependudukan [NIK] dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil - Kementerian Dalam Negeri [Ditjen Dukcapil Kemendagri]. Implementasinya, data Simluhtan tampil di dashboard dari Agriculture War Room di Jakarta sebagai konten utama Komando Strategis Pembangunan Pertanian [AWR KostraTani].

Jakarta [B2B] - Indonesian Anti-graft Commission [KPK] will refer to the Agricultural Extension Management Information System database [Simluhtan] of the Agriculture Ministry if the ministries/agencies to use other sources of information to provide assistance to farmers and through farmer groups [Poktan] and farmer groups combined [Gapoktan] who developed by the Agricultural Extension Center [Pusluhtan] as an online application refers to population data at the Directorate General of Population and Civil Registry of Indonesian Home Affairs Ministry [Dukcapil Kemendagri].