Kementan Klaim Berhasil Dukung Kinerja Jokowi - JK, Ini Capaian dalam 4 Tahun
Indonesian Minister Revealed Success of Joko Widodo`s Government Agricultural Development
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Kementerian Pertanian RI mengklaim berhasil mendukung pembangunan pertanian nasional dalam empat tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan menerapkan sejumlah terobosan kebijakan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawali langkah konkrit dengan merevisi Peraturan Presiden No 172/2014 terhadap pengadaan benih dan pupuk dari sistem lelang menjadi penunjukan langsung. Dampaknya, para petani dapat menanam tepat waktu, melakukan pemupukan tepat waktu dan tepat jumlah.
"Hingga saat ini kementerian telah melakukan deregulasi terhadap 291 peraturan dan keputusan menteri pertanian, Permentan dan Kepmentan," kata Sekjen Kementan, Syukur Iwantoro kepada pers di Jakarta, Rabu (24/10).
Dia pun merinci capaian kinerja Kementan. Pertama, sektor pertanian mampu menurunkan inflasi bahan makanan pada 2017 sebesar 1,26% lebih rendah ketimbang 2013 yang mencapai 11,35%.
Nilai ekspor pertanian pada 2017 mencapai Rp441 triliun dari 2016 sebesar Rp385 triliun atau naik 24,47%. Neraca perdagangan 2017 juga surplus Rp214 triliun, lebih tinggi dari 2016, hanya Rp142 triliun.
Deregulasi berdampak positif investasi di sektor pertanian, yang naik rerata 14% dari Rp28,3 triliun pada 2013 menjadi Rp45,9 triliun pada 2017.
Daya beli petani menguat, tercermin dari Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) naik 5,39% dari 106,5 pada 2014 ke 111,77 pada 2017. Begitu pula Nilai Tukar Petani (NTP) naik 0,97%, dari 102,03 pada 2014 menjadi 102,25 pada 2017.
Sektor pertanian juga mendukung program pengentasan kemiskinan, jumlah penduduk miskin di pedesaan hingga Maret 2018 turun menjadi 15,81 juta jiwa sementara pada Maret 2013 mencapai 17,74 juta jiwa.
Visi revolusi mental/reformasi birokrasi, Kementan pun memperoleh sejumlah penghargaan seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016 dan 2017, serta dinyatakan sebagai ´kementerian anti gratifikasi 2017´ oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ke depan, kita konsisten meningkatkan produksi pertanian tanpa mengabaikan kesejahteraan petani di pedesaan," kata Syukur Iwantoro.
Jakarta (B2B) - Indonesia´s Agriculture Ministry claims to have successfully supported national agricultural development in the four years of Joko Widodo administration through a number of policies support the achievement of food self-sufficiency, and improve the welfare of farmers.
Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman initiated concrete steps to revise Presidential Regulation Number 172/2014 on the procurement of seeds and fertilizers of the auction system to be a direct appointment. As a result, farmers can plant on time, timely and appropriately fertilize.
"Until now, the ministry has been deregulated 291 agriculture ministerial regulation," Secretary General of Agriculture Ministry, Syukur Iwantoro told the press here on Wednesday (October 24).
He also detailed the ministry´s performance. First, the agricultural sector reduces food inflation in 2017 by 1.26% lower than 2013 which reached 11.35%.
Deregulation has a positive impact on investment in the agricultural sector, which rose by an average of 14% of IDR28.3 trillion in 2013 to IDR45.9 trillion in 2017.
Farmers´ purchasing power rose, reflected in farmers´ purchasing power rose 5.39% in 2014 to 111.77 in 2017. Similarly, the purchasing power of farmers rose 0.97% of 102.03 in 2014 to 102.25 in 2017.
The agricultural sector also supports poverty alleviation programs, the number of poor in the countryside until March 2018 dropped to 15.81 million, while in March 2013 reached 17.74 million people.
The mental revolution and bureaucratic reform, the ministry was appreciated by the Supreme Audit Board or the BPK in 2016 and 2017, and declared as the "2017 anti-gratuity ministry" by the Indonesian Anti-graft Commission or the KPK.
"In the future, we consistently increase agricultural production and farmers´ welfare," said Mr Iwantoro.
