Jakarta (B2B) - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI (Itjentan) responsif menyikapi instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada awal Juni (6/6) untuk menuntaskan aset tetap Kementan dalam satu bulan, sehingga tidak muncul lagi di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementan untuk 2018 dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mempertahankan capaian Opini ´Wajar Tanpa Pengecualian´ dari BPK RI untuk 2016 dan 2017.

Sekretaris Itjentan, Suprojo Wibowo memimpin rapat koordinasi dengan seluruh eselon satu yang ditindaklanjuti dengan membentuk tim khusus, yang terdiri atas auditor dari setiap inspektorat di Itjentan, untuk memantau dan berjibaku dengan unit eselon satu Kementan terhadap aset tetap Kementan, yang terkatung-katung sejak 2004.

"Tiap eselon satu harus segera membuat identifikasi masalah yang dihadapi," kata Suprojo Wibowo pada rapat pembahasan LKPP 2017 dari BPK, belum lama ini.

Dia menambahkan, masalah aset tetap Kementan yang masih belum tuntas sejak 2004, sebagian besar merupakan aset-aset yang telah berpindah tangan ke pihak lain, namun belum terbukukan sesuai ketentuan akuntansi pemerintah yang menjadi acuan BPK.

Sementara aset lain yang perlu ditindaklanjuti, Suprojo Wibowo menginstruksikan setiap inspektorat jenderal untuk mendampingi unit eselon satu Kementan melakukan audit, review dan uji kebenaran.

"Itjen Kementan bertekad dan komitmen untuk menuntaskan temuan BPK dalam satu bulan sesuai target waktu dari Mentan," kata Suprojo yang memimpin tim Itjentan bekerja keras sejak pertengahan Ramadan hingga cuti bersama mudik Lebaran 2018.