Yogyakarta, DIY [B2B] - Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern [SPIP] terus diupayakan oleh Kementerian Pertanian RI khususnya Inspektorat Jenderal [ItJenTan] mengawal program strategis dan prioritas. Utamanya, peningkatan produksi dan ekspor Sarang Burung Walet [SBW] oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan [PKH] serta Badan Karantina Pertanian [Barantan].

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menegaskan SBW adalah salah satu komoditas yang menjanjikan, mengingat Indonesia merupakan pemasok terbesar SBW di dunia. Penguasaan pangsa pasar dunia hampir 78%, tercatat ekspor SBW pada 2018 mencapai Rp40 triliun.

"Komoditas walet yang didorong Presiden Joko Widodo menjadi komoditas andalan baru bisa maksimal, karena potensinya tinggi di Indonesia," kata Mentan Syahrul.

Menurutnya, tidak hanya pasar China dan Hong Kong, pasar ekspor SBW hampir ke seluruh dunia, sementara pasar di China  menuntut kualitas SBW terbaik maka harga jualnya pun menguntungkan pelaku usaha SBW.

Menyikapi hal itu, Pelaksana Tugas [Plt] ItJenTan Kasdi Subagyono mengatakan bahwa Kementan tengah mempersiapkan konsepsi model pengembangan dari hulu hingga hilir, dengan membangun rumah walet, proses produksi hingga pengemasan.

"Selain menguntungkan pelaku usaha, SBW juga mampu menyerap banyak tenaga kerja," kata Kasdi Subagyono pada Rabu [28/9] saat membuka via daring kegiatan Workshop Pembangunan SPI Kegiatan Peningkatan Produksi dan Ekspor SBW di Yogyakarta.

Kasdi menambahkan Ditjen PKH dan Barantan tengah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk segera membuat konkrit pengembangan korporasi SBW untuk mengejar space pasar untuk meningkatkan produktivitas, produksi baik kualitas dan kuantitas produk agar lebih kuat lagi kedepannya. 

"Termasuk penguatan petani SBW dengan berbagai pelatihan teknis, pembinaan bahkan jaminan untuk akses perbankan agar bisa mendapatkan KUR [Kredit Usaha Rakyat]," katanya.

Besarnya potensi ekonomi SBW diakui oleh Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta [DIY] Syam Arjayanti, kendati begitu dia mengakui bahwa pengembangan SBW di DIY belum berlangsung intensif, padahal bisa menjadi momentum bagi DIY untuk mengembangkan peluang baru ekspor.

Kasdi Subagyono menambahkan Kementan berkewajiban mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara baik [good governance] melalui penerapan sistem pengendalian kegiatan agar dapat mendukung peningkatan produktivitas dan ekspor SBW.

Dia mengharapkan kegiatan Workshop di Yogyakarta selama empat hari, 28 September hingga 2 Oktober 2021 akan menambah wawasan dan pengetahuan, terutama Unit Pelaksana Teknis [UPT] Barantan dan dinas terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengimplementasikan SPIP pada kegiatan peningkatan produksi dan ekspor SBW serta pendokumentasian bukti implementasinya di unit kerja Ditjen PKH dan Barantan.

"Hal itu mengacu pada amanat PP Nomor 60 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, bahwa setiap pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan," kata Kasdi Subagyono pada peserta workshop yang menerapkan metode talkshow dengan para narasumber dan metode classroom untuk penyusunan SPIP.

Sebagaimana diketahui, tujuan pelaksanaan SPIP adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan keuangan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga tujuan peningkatan produksi ekspor SBW dapat tercapai dan tidak ada penyimpangan terhadap peraturan. [Rin]