Ketahanan Pangan Kehormatan Bangsa, Komitmen Polri Ditunggu Rakyat

Food Security is the National Honor for Indonesia`s Joko Widodo

Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Ketahanan Pangan Kehormatan Bangsa, Komitmen Polri Ditunggu Rakyat
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Mentan Andi Amran Sulaiman (kanan) Foto2: istimewa

Jakarta (B2B) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengharapkan dukungan Kepolisian RI (Polri) untuk melakukan penegakan hukum terhadap para spekulan yang mempermainkan harga bahan pokok sehingga memicu disparitas harga di tingkat petani dengan konsumen.

Mentan Amran Sulaiman mengatakan masih kerap terjadi praktik penimbunan oleh para spekulan, misalnya harga bawang merah melambung hingga Rp36.000 per kg sementara harga di tingkat petani hanya Rp9.000 sehingga terjadi disparitas harga 300%.

"Disparitas harga yang merugikan petani dan membebani konsumen masih terjadi, dan ini harus diselesaikan bersama dan kami mengharapkan dukungan Kapolri," kata Amran Sulaiman usai menghadiri rapat koordinasi antarlembaga di Markas Besar (Mabes) Polri Jakarta pada Senin (8/8).

Dalam rapat yang berlangsung sekitar dua jam sejak pukul 12:00 hingga 14:00, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan siap mendukung pemerintah memberantas praktik curang pada distribusi dan perdagangan bahan pokok di Indonesia.

Menurut Kapolri, apabila masih ada celah di undang-undang yang menghambat penyidikan dan penindakan hukum terhadap para pelakunya maka hal itu harus diatasi dan akan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya.

"Kami telah sampaikan bahwa harga atau usaha para spekulan untuk menaikan harga biasanya dilakukan dengan penimbunan. Mereka akan melihat siklusnya. Ini yang kita minta dan didukung oleh Kapolri," Mendag Enggartiasto.

Kebijakan Pangan Jokowi
Terkait kebijakan pangan, Presiden RI Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa pemerintah menginginkan petani sejahtera, pedagang untung, dan konsumen mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau, dan meminta lembaga perumus kebijakan pangan yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan mengedepankan cara pandang komprehensif rumusan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan produsen, pedagang, dan konsumen.

Menurutnya, tujuan kebijakan di bidang pangan adalah membuat rakyat cukup pangan. "Sekali lagi saya ulang, untuk membuat rakyat cukup pangan. Ini yang harus digarisbawahi, membuat rakyat cukup pangan."

Kedua, menurunkan kemiskinan karena masalah pangan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap angka kemiskinan. Ketiga, membuat petani lebih sejahtera, kemudian juga membuat produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan. Keempat, untuk membuat APBN kita semakin efektif untuk menyejahterakan rakyat.

Jakarta (B2B) - Indonesian ministers, Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman and Trade Minister Enggartiasto Lukita asks the National Police conducting law enforcement against the middleman who sparked disparity staples food prices at the farm level to the consumer.

Minister Sulaiman said the middleman often keep staples food to raise its prices, for example, the price of shallots rose to 36,000 rupiah per kg while prices at the farm level is only 9,000 rupiah thereby triggering price disparity.

"The price disparity be detrimental to farmers and burdening consumers, and this must be resolved, we expect the support of the Police Chief," Sulaiman said here after n Jakarta after the coordination meeting at the Police Headquarters on Monday (August 8).

In a coordination meeting for two hours at 12:00 to 14:00 pm, National Police Chief Gen. Tito Karnavian said it would fully support the eradication of fraudulent practices in the distribution and trading of basic commodities.

According to General Karnavian, if there are still gaps in the legislation that impede the investigation and legal action against the hoarders of basic foods, then it must be addressed and will be followed up at the next meeting.

"We have to say that the practice of speculators to raise prices usually by hoarding goods. The police will learn and ready to support us," Minister Lukita said.

Joko Widodo Food Policy
Previously reported, Indonesian President Joko Widodo reminded that the government wants farmers prosperous Indonesia, traders make a profit, and consumers get food at affordable prices, and policy makers of food, especially the Agriculture Ministry and Trade Ministry thinking comprehensively with the policy of balanced for the benefit of producers, traders, and consumers.

According to him, the objective of food policy is to make the people enough food. "I repeat, to make people enough food. It should be remembered, make people enough food."

Secondly, reducing poverty because of the food problem is a major contribution to poverty. Third, make farmers prosperous, then also make domestic food producers the greater its share support the fulfillment of food needs. Fourth, to make the state budget more effectively for the welfare of the people.