Jakarta (B2B) - Pencapaian kedaulatan pangan untuk 250 juta jiwa penduduk Indonesia bukanlah masalah mudah, karena dihadapkan pada permasalahan yang sangat komplek yang harus diurai satu persatu mulai dari subsistem produksi, distribusi dan konsumsi.

"Ketiga subsistem dari kedaulatan pangan harus berjalan sinergi yang harus melibatkan koordinasi antarsektor, dan hal itu sedang diupayakan oleh Kementerian Pertanian dengan menggalang peningkatan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai sektor," kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik di Kementerian Pertanian RI, Agung Hendriadi melalui pernyataan tertulisnya pada Selasa (22/3).

Dia menyebutkan langkah tersebut dilakukan oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman pada pekan lalu yang secara serentak melakukan kegiatan bertajuk ´Panen, Serap Gabah dan Stabilkan Harga´ bersama institusi terkait di beberapa provinsi.

"Upaya tersebut jangan dipandang sebagai kegiatan yg terkait dengan politisasi kedaulatan pangan." kata Agung.

Dia mengakui, kompleksitas pencapaian kedaulatan pangan dan keterbatasan sumber daya, tentu akan memaksa pemerintah dalam upayanya mewujudkan kedaulatan pangan sudah pasti menyusun prioritas. Komoditas yang strategis, secara agronomis memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif baik di pasar lokal maupun global sebagai penghasil devisa dan menguasai hajat hidup orang banyak tentu akan dipilih untuk dapat mendorong pencapaian kedaulatan pangan. "Prioritas ini tidak perlu dipandang sebagai kendala ppolitik kedaulatan pangan."

Menurutnya melalui berbagai pertimbangan tersebut maka 11 komoditas strategis telah ditetapkan secara intensif akan digarap Kementan hingga 2019 meliputi padi, jagung, kedelai, daging sapi, gula, bawang merah, cabai, kelapa sawit, karet, kopi dan kakao.

"Dalam hal ini, masyarakat perlu memahami, bukan berarti komoditas lain dilupakan, tetap digarap namun belum termasuk komoditas prioritas," kata Agung.

Dia menambahkan apa yang terjadi saat ini dengan maraknya kegiatan hulu hilir dan pemberitaan komoditas strategis beras, sama sekali tidak berhubungan dengan politisasi komoditas. Kementan mengambil komoditi beras sebagai contoh dalam penanganan hulu dan hilir secara komprehensif mulai dari produksi hingga distribusi.

"Keberhasilan menangani beras dari hulu hingga ke hilir yang bertujuan terkendalinya harga di petani, dan terjaminnya ketersediaan di tingkat konsumen dengan harga wajar, tentu akan diterapkan pada penanganan komoditas lainnya dengan mempertimbangkan permasalahan umum maupun spesifik per komoditas," katanya lagi.

Sementara diversifikasi pangan melalui pengembangan komoditas lokal lainnya dan teknologi pengolahan misalnya Mocaf tetap menjadi bagian penting dalam pencapaian kedaulatan pangan jangka panjang sebagai upaya untuk mengurangi besarnya konsumsi beras dan substitusi impor produk tertentu.

"Kita semua meyakini bahwa sejalan dengan meningkatnya indek pembangunan manusia Indonesia, konsumsi pangan pokok beras secara bertahap akan menurun dan beralih pada meningkatnya konsumsi pada komoditas lainnya," kata Agung.