10 Ribu, Alokasi Penyuluh Pertanian jadi Pegawai
The Future of Indonesian Agricultural Extension Workers
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Kementerian Pertanian RI melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) tengah mengusulkan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantuan Penyuluh Pertanian (THL-TB) Penyuluh Pertanian di masing-masing kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2014. Formasi yang disediakan pemerintah untuk THL-TB Penyuluh Pertanian sebanyak 10 ribu orang di seluruh Indonesia.
"Rencana ini merupakan crash program untuk mengisi kesenjangan antara jumlah penyuluh pertanian PNS dengan jumlah kelompok tani dan jumlah desa potensi pertania. Bagi mereka yang tidak bisa diupayakan masuk formasi tahun ini akan diusulkan pada formasi tahun depan," kata Kepala Badan BPPSDMP Kementerian Pertanian RI, Winny Dian Wibawa kepada pers di Jakarta, Kamis sore.
Menurutnya, pengangkatan THL-TB menjadi ASN berdasarkan UU Nomor 5/2014 tentang ASN dan UU Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3).
"Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi atau PAN-RB menyusun formasi pegawai ASN yang berbasis informasi teknologi atau IT melalui e-Formasi yang di-upload di website. Selanjutnya, Kementerian PAN-RB akan mengeluarkan persetujuan formasi kepada instansi teknis, dan setelah itu Kementerian Pertanian melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian akan mengumumkan lowongan formasi tersebut melalui internet," kata Winny Dian Wibawa kepada pers di Jakarta, Kamis sore.
Dia mengakui, selama ini THL-TB Penyuluh Pertanian telah memberikan kontribusi yang nyata pada peningkatan produksi dan pendapatan bagi petani, sehingga perlu dirumuskan strategi penanganan dengan melakukan rekrutmen THL-TB Penyuluh Pertanian.
Winny menambahkan, tes seleksi pengangkatan PPPK ini melalui metode Computer Assisted Test (CAT) meliputi tes kompetensi dasar yang mencakaup wawasan kebangsaan atau NKRI, kepribadian, integritas, intelejensia, dan tes kompetensi bidang.
Jakarta (B2B) - Indonesian Agriculture Ministry through the Bureau of Agricultural Extension and Human Resources Development (BPPSDMP) is proposing non-permanent workers, and agricultural extension relief workers (THL-TB) across Indonesia became state employees (ASN) through the Government Employees to Employment Agreement (PPPK) 2014 The government provides opportunities for 10,000 agricultural extension across Indonesia.
"These plans is a crash program to address agricultural extension gap with farmers groups, and rural agricultural potential. For those who failed this year, will have a similar opportunity next year," said Head of Bureau of Agricultural Extension and Human Resources Development, Winny Dian Wibawa told reporters in Jakarta , Thursday afternoon.
According to him, these opportunities based on the Law No. 5 of 2014 of the the ASN and Law No. 19 of 2013 on Protection and Empowerment of Farmers (P3).
"Therefore, the Ministry of Public Servant and Bureaucratic Reform will arrange formations with information technology based. Furthermore, the ministry will issue approval to the formation of technical agency, and after that the Agriculture Ministry through the Bureau of Personnel will announce the vacancy formation via the internet," Wibawa told to reporters in Jakarta, Thursday afternoon.
He admits, agricultural extension relief workers has a significant contribution to the increasing production and income for farmers, so it is necessary to formulate management strategies with IT-based recruitment.
He added, a selection method with Computer Assisted Test (CAT) includes basic competency tests: insights nationality, personality, integrity, intelligence, and competence tests.
