Jakarta [B2B] - Pengembangan korporasi petani mensyaratkan kelembagaan ekonomi petani yang kuat, dengan mendorong petani berkoperasi yang senantiasa menjaga setiap anggota koperasi meraih keuntungan yang sama, begitu pula ketika berisiko rugi akan ditanggung bersama oleh seluruh anggota koperasi sehingga dapat menihilkan nilai kerugian.

Hal itu dikemukakan oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo [SYL] dan Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki usai penandatanganan MoU Kementan dan Kemenkop UKM untuk 'Pengembangan Korporasi Petani Rangka Industrialisasi Pertanian' pada rapat kerja nasional [Rakernas] Pembangunan Pertanian 2020 di Jakarta, Senin [27/1].

"Salah satu syarat utama terwujudnya korporasi petani adalah adanya kelembagaan ekonomi petani yang kuat. Tidak lagi individualistik dan tidak lagi sendiri-sendiri, karenanya, kita harus mendorong petani berkoperasi. Koperasilah yang akan menjaga setiap anggota mendapatkan keuntungan yang sama, dan bilamana rugi resikonya dibagi ke seluruh anggota sehingga ruginya tidak terasa," kata Menkop UKM Teten Masduki.

Menurutnya, koperasi menjadi instrumen yang paling mungkin mengkonsolidasikan lahan-lahan yang kecil-kecil menjadi berskala besar. Konsolidasi pembiayaan, dan melakukan kemitraan dengan usaha besar, bahkan mengakses pasar dalam porsi lebih berkeadilan. "Tak ada jalan lain, percepatan agenda korporatisasi petani harus sama-sama kita lakukan dengan berbasis koperasi."

Mentan SYL menekankan pentingnya komitmen bersama lintas sektoral dan kementerian agar pertanian nasional bisa maju dan mandiri. "Perintah Presiden Jokowi sudah jelas, yaitu membangun pertanian yang mandiri dan maju. Kita harus berkolaborasi mewujudkan itu dalam meningkatkan produktifitas sektor pertanian."

Mentan pun menegaskan bahwa dirinya bersama Menkop dan UKM akan terus mendorong program ekspor sektor pertanian. "Hampir seluruh dunia membutuhkan komoditas pertanian. Dan sebagai negeri tropis, kita memiliki semua komoditas yang dibutuhkan, dari mulai sayur-sayuran hingga buah-buahan."

Terkait program korporasi petani, Mentan SYL mengungkapkan bahwa Kredit Usaha Rakyat [KUR] bisa dijadikan satu kekuatan  utama untuk mewujudkan itu. "Saya yang akan langsung mengontrol KUR di sektor pertanian bersama para gubernur, ketika ada penyaluran KUR untuk petani sebesar Rp1 triliun untuk satu provinsi."

Mentan berharap, petani yang akan mendapatkan KUR, minimal Rp50 juta per petani, harus sudah terdaftar dalam kelompok tani [Poktan] atau gabungan kelompok tani [Gapoktan]. "Gapoktan itu merupakan bentuk sharing company, yang di dalamnya ada UKM-nya."

Proyek Percontohan
Teten Masduki mengatakan Kementan dan Kemenkop dan UKM untuk berkolaborasi mengembangkan proyek percontohan [pilot project] perberasan di Koperasi Citra Kinaraya, Mlatiharjo, Demak Jawa Tengah. Apabila dapat disepakati, ada empat 'pekerjaan rumah' yang akan dilakukan bersama.

"Pertama, memperluas inisiatif dari saat ini 100 hektar menjadi 1.000 hektar. Kedua, memperkuat koperasi primer petani di Demak, Sragen, Grobogan dan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah yang ingin diintegrasikan. Ketiga,  pengembangan rice mill unit atau RMU. Keempat, skema pembiayaan," kata Teten Masduki.

Dia mencontohkan pertanian di negara lain seperti Malaysia dengan Felda dan Felcra-nya atau koperasi pertanian di Belanda yang berkembang pesat. "Intinya, konsolidasi lahan yang kecil-kecil harus dilakukan, begitu juga konsolidasi komoditi melalui clustering pertanian dan perkebunan harus dilakukan. Termasuk konsolidasi program lintas kementerian dan lembaga [KL] yang harus dilakukan, sehingga pada akhirnya pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan menjadi lebih berskala dan efisien."

Teten mengakui, inisiatif semacam itu mudah ditemukan dalam manajemen korporasi namun petani tak harus menjadi korporasi untuk memiliki manajemen semacam itu. Cukup, perkuat koperasinya sehingga memiliki manajemen usaha berskala seperti korporasi. "Inilah yang yang disebut korporasi petani."