Mentan Pagi Ini Hadiri Teken Kontrak `e-Catalogue` Kementan dan Pengusaha Swasta
Indonesian Agriculture Ministry Will Sign Contracts of Procurement with the e-Catalogue
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo tentang percepatan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan e-catalogue, membuat prosedur lebih sederhana tapi tetap dapat dipertanggungjawabkan, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman pagi ini, Senin (4/1) dijadwalkan menghadiri penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa di Kementerian Pertanian RI melalui e-catalogue dengan pimpinan perusahaan swasta dan BUMN terkait.
Selain e-catalogue, penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ditempuh Kementan melalui penunjukan langsung, public service obligation (PSO) pupuk bersubsidi, PSO benih bersubsidi, kata Kepala Bagian Humas Kementan, Marihot H Panggabean melalui pesan singkat pada Minggu malam (3/1).
Sebagaimana dilaporkan, untuk menjamin penyaluran alat dan mesin pertanian (Alsintan) sasaran dan terhindar dari upaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Kementan menerapkan sistem pengadaan e-Catalog, dengan mengacu pada harga yang tercantum pada e-Catalog sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden RI Nomor 106/2007 tentang LKPP.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran Alsintan berdasarkan usulan kelompok tani atau gabungan kelompok tani maupun UPJA atau Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang disampaikan kepada dinas pertanian kabupaten/kota/provinsi melalui e-Proposal.
"Terhadap kelompok tani atau gabungan kelompok tani yg belum dilayani dengan sistem tersebut, dan saat kunjungan kerja Menteri Pertanian masih perlu dibantu Alsintan, maka penyaluran alsintan segera disampaikan kepada poktan yang bersangkutan," kata Mentan kepada pers dalam berbagai kesempatan.
Menurutnya, penyaluran Alsintan berdasarkan alokasi anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) selanjutnya pelaksanaan pengadaan Alsintan ditangani sepenuhnya oleh masing-masing eselon satu terkait bersama dengan dinas pertanian provinsi di seluruh Indonesia.
"Semua pelaksana melakukan pengadaan dengan sistem e-Catalog," kata Amran Sulaiman.
Jakarta (B2B) - Following up on orders of Indonesian President Joko Widodo to accelerate the procurement of goods/services by the government to optimize the use of e-catalogue, making the procedure simpler but still accountable, the Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman this morning, Monday (4/1) was scheduled attend the signing of the contract the procurement of goods/services in Agriculture Ministry through the e-catalogue with executives of private companies and SOEs-related.
Besides the e-catalogue, signing of the contract goods/services procurement of government taken by the ministry without a tender, and public service obligation (PSO) of subsidized fertilizer and seed, said Head of Public Relations of the ministry, Marihot H Panggabean via short message on Sunday night (3/1 ).
As reported, to ensure distribution of the agricultural machinery called the Alsintan targeted and avoid corruption, collusion and nepotism, the ministry introduced a system of procurement of e-Catalogue reference to the prices listed in the e-Catalogue by the Indonesia´s Agency Procurement of Goods/Services of the Government called the LKPP.
As known, the LKPP is one of 28 government agencies not under the ministry and responsible to the President of Indonesia. The LKPP established through Presidential Decree No. 106/2007 about the LKPP.
Minister Sulaiman said the Alsintan distribution based on a proposal from the farmer groups and services of agricultural equipment and machinery called the UPJA who was submitted to the district agricultural office/city/province via e-Proposal.
"For the group of farmers who have not been served by the system, farmer groups can propose it to the agriculture minister while working visit in the regions," he said.
According to him, the distribution Alsintan based allocations are listed in the budget allocation or DIPA, and procurement are handled by each relevant first echelon in the ministry with the provincial agricultural office across Indonesia.
"All the executive do the procurement with e-catalog," Mr Sulaiman said
