Pangan Nasional Terancam Alih Fungsi 4,1 Juta Hektar Lahan Pertanian
Conversion of 4.1 Million Hectares of Agricultural Land Threatens National Food
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Menteri Pertanian Suswono mengingatkan ancaman alih fungsi lahan seluas 4,1 juta hektar, dengan merujuk pada kebijakan tata ruang wilayah (RTW) dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Akibatnya, sekitar 42% total lahan sawah di Indonesia bakal digusur untuk kawasan industri, properti, pertambangan dan kepentingan bisnis lainnya.
"Angka tersebut setara dengan 42 persen total lahan sawah hanya sekitar 8,1 juta hektar. Padahal laju pencetakan lahan sawah baru hanya 30 ribu hingga 40 ribu hektar per tahun," kata Mentan Suswono melalui pernyataan tertulisnya, Selasa (22/10).
Suswono menegaskan, ancaman pengalihan fungsi lahan pertanian ini harus menjadi perhatian serius demi kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan nasional, yang saat ini belum optimal.
"Menurut perhitungan, kata Suswono, sesuai tren kebutuhan pangan nasional, membutuhkan 4,7 juta hektar lahan baru untuk kebutuhan hingga 2025.
"Meliputi 1,4 juta ha lahan sawah, 2 juta ha untuk jagung, dan 1,3 juta ha untuk kedelai."
Janji BPN
Berdasarkan hitungan tersebut dibutuhkan lompatan pembukaan lahan baru jika ingin pasokan pangan tetap terjamin hingga 2025.
Menurut Suswono, saat kontrak kinerja dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengajukan pembukaan lahan baru untuk pertanian seluas dua juta hektare lahan baru.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat itu menyatakan ada 7,8 juta ha lahan yang terindikasi terlantar dengan potensi lahan terlantar yang bisa dialihfungsikan menjadi lahan pertanian mencapai 4,8 ha. Namun janji dua juta hektar hingga saat ini belum terpenuhi.
"Saya berharap pada puncak peringatan peringatan Hari Pangan Sedunia nanti ada kemajuan. Karena tidak mungkin petani bisa sejahtera jika hanya punya lahan 0,3 ha," ungkap Suswono.
Jakarta (B2B) - Minister of Agriculture (MoA) Suswono remind threats over the land area of ��4.1 million hectares, refers to spatial policy (RTW) of regency / cities in Indonesia. Consequence, the development of industrial estates, property, mining, and other business interests will displace approximately 42% of total agricultural land all over Indonesia.
"The number equivalent to 42 percent of total paddy land in Indonesia, which currently total agricultural land is only 8.1 million hectares. Though creation of new wetland only 30 thousand to 40 thousand hectares per year," MoA said through written statement on Tuesday (22/10).
Suswono insists, the threat of paddy land conversion should be a serious concern for national food needs, which is currently not optimal.
According to calculations, Suswono said, according to trends of national food needs, requiring 4.7 million hectares of new land for the needs of up to 2025 covering 1.4 million hectares wetland, 2 million hectares for corn, and 1.3 million hectares for soybeans.
BPN Promise
Based on the calculation, would require a leap of opening new land if food supply is secure until 2025.
He said the employment contract signed with President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) has proposed the opening of two million hectares of new land for agriculture.
National Land Agency (BPN) when it states there are 7.8 million hectares of abandoned land is indicated, which may beralihfungsi into agricultural land was 4.8 acres. But the promise of two million hectares are currently difficult to be fulfilled.
"I expect to the anniversary commemoration of World Food Day there will be progress. Farmers will not prosper if they only have 0.3 hectares paddy land," Suswono said.
