Jakarta (B2B) - Ekonom senior Rizal Ramli menyatakan kebijakan ekonomi kerapkali kontraproduktif dengan agenda Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo, dan hanya Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang berani menyatakan perang terhadap praktik kartel untuk mempermainkan harga komoditas pangan, dengan mengabaikan kemampuan daya beli rakyat sebagai konsumen dan melupakan kesejahteraan petani.

Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pendiri lembaga riset independen dan otonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang didirikannya pada 1995 di Jakarta, menengarai masih banyak pejabat tinggi negara dan aparatur sipil negara (ASN) berperilaku koruptif dan ´bermain mata´ dengan pelaku kartel yang memburu rente.

"Banyak policy ekonomi yang justru kontraproduktif dengan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi, bahkan cita-cita adiluhung Pancasila," kata Rizal Ramli pada talkshow JakTV bertajuk ´Ekonomi dalam Bingkai Pancasila´ yang secara khusus menguraikan kebijakan dan keberanian Mentan Amran Sulaiman sebagai satu-satunya menteri Jokowi yang berani mengambil sikap untuk berseberangan dengan para pemburu rente.

Dia pun menguraikan tentang ´kebijakan ekonomi pesanan´ yang menyuburkan praktik perburuan rente (rent seeking) dengan melakukan praktik kartel dan mempermainkan harga komoditas pangan tanpa memperhatikan daya beli dan keberlangsungan hidup yang yang layak bagi masyarakat.

Anomali Harga
Pernyataan keras Rizal Ramli bukan tanpa alasan, pasalnya pada awal Ramadan harga pangan mengalami anomali harga, harga normal bawang putih Rp22.000 per kg kemudian melonjak hingga Rp60.000 per kg padahal sebagian besar bawang putih merupakan komoditas impor.

"Kenaikan harga bawang putih ini akibat perilaku sadis sejumlah pihak yang mengabaikan hak asasi manusia dari rakyat Indonesia, terutama bagi Muslim yang bersiap melaksanakan ibadah puasa," kata Amran Sulaiman.

Menurut logika Mentan, harga bawang seharusnya tidak tinggi karena dominan impor dan selayaknya yang harganya naik adalah komoditas bukan impor seperti bawang merah, tapi harganya malah relatif stabil dan bahkan menunjukkan trend penurunan.

Geram atas permainan segelintir pelaku mafia pangan, Mentan bertindak cepat menggandeng Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Kementerian Pertanian membentuk Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) untuk memerangi praktik kartel pangan yang meresahkan masyarakat.

Tindakan Satgas Pangan berhasil menggerebek penimbun bawang putih Cilincing, Marunda dan Bekasi di gudang milik PT Tunas Perkasa Indonesia (TPI) Rabu dini hari (17/5) mendorong  penurunan harga bawang putih dari  Rp40.000 ke Rp25.000 per kilogram hanya beberapa jam setelah penggerebekan.

Mentan Amran Sulaiman menyoroti pencabutan ijin impor kepada perusahaan yang terbukti menimbun komoditas dan melaukan praktik kartel dan akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 42 importir.

"Jangan coba-coba bermain, kalau tidak ingin masuk penjara dan izin impor dicabut," kata Mentan kepada pers.