DPR: RUU Perlindungan Petani akan Jamin Alokasi BBM Subsidi bagi Petani
Parliament: Farmer Protection Bill will be Ensure Fuel Subsidy Allocation for Farmers
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - DPR mengharapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Petani dapat mengakomodir kepentingan petani untuk mendapatkan BBM bersubsidi dengan legal dan mudah. Dalam jangka pendek, pemerintah harus mengatasi persoalan kelangkaan BBM dengan mengutamakan kebutuhan petani.
"Kesulitan petani tidak hanya bibit, benih, infrastruktur irigasi, maupun alat-alat pascapanen tapi juga soal BBM bersubsidi. “Ini harus menjadi prioritas Pertamina, memperhatikan kebutuhan petani dalam rangka meningkatkan produksi pangan nasional,” kata Ibnu Multazam, Wakil Ketua Komisi IV DPR kepada pers di sela rapat kerja dengan Menteri Pertanian Suswono di gedung parlemen Senayan, belum lama ini.
Ibnu mengakui, memang belum ada regulasi BBM bersubsidi untuk petani. Tetapi, faktanya petani menggunakan BBM bersubsidi sama seperti nelayan.
Dia menambahkan, perlu segera disusun kebijakan atau regulasi dalam jangka pendek sehingga dapat meningkatkan akses petani terhadap BBM bersubsidi. Kedepan, ia mengusulkan, perlu dibuat semacam Kartu Kendali yang dikhususkan kepada masyarakat petani.
"Melalu kartu ini, petani dapat mendapatkan BBM bersubsidi dengan legal dan mudah," ungkap Ibnu.
Menurut Ibnu, RUU Pertanian harus menjawab dan mengakomodasi persoalan terkait petani, khususnya soal BBM untuk petani.
Jakarta (B2B) - Parliament expects draft Farmer Protection Act can accommodate the interests of farmers to get subsidized fuel to legally and easily. In the short term, the government should address the problem of fuel shortages by prioritizing the needs of farmers.
"The difficulty of farmers, not just seedlings, seed, irrigation infrastructure, post-harvest tools but also a matter of subsidized fuel.This is, must be a priority Pertamina, pay attention to the needs of farmers in order to increase national food production," said Ibnu Multazam, Vice Chairman of Commission IV told reporters in between working meeting with the Minister of Agriculture Suswono in parliament Senayan, recently.
Ibnu admitted that there is no regulation of subsidized fuel to farmers. However, the fact that farmers using subsidized fuel same as fishermen.
He added, needs to be prepared or regulatory policies in the short term in order to improve farmers´ access to subsidized fuel. Looking ahead, he proposed, should be made a kind of control cards that are specific to the farmers.
"Through this card, the farmers can get subsidized fuel to legally and easily," said Ibnu.
According to Ibnu, Farm Bill must respond and accommodate issues related to farmers, particularly the matter of fuel for farmers.
