Jakarta (B2B) - Pemerintah RI mendorong pengembangan 724.000 hektar lahan jagung di 29 provinsi didukung anggaran Rp1,2 triliun untuk mencapai target produksi 3,5 juta ton jagung pipilan kering yang diserap oleh Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor jagung pada 2017.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan langkah tersebut merupakan implementasi dari pola kemitraan antara industri pakan ternak dengan petani jagung di 29 provinsi, yang ditandai dengan penandatanganan memoranda kesepahaman (MoU) oleh GPMT dengan 29 kepala dinas pertanian provinsi.

"MoU ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama atau PKS oleh kedua belah pihak dan berlaku hingga Oktober 2019," kata Mentan Amran Sulaiman di Jakarta pada Senin (19/9) usai menjadi saksi penandatanganan MoU tersebut.

Mentan menambahkan, tujuan jangka pendek dari pola kemitraan adalah mengantisipasi panen raya jagung pada Februari - April 2017 dan Pemerintah RI menginstruksikan industri pakan ternak menyiapkan sarana gudang penyimpanan dan sarana pengering jagung (dryer) didukung Bulog untuk membeli jagung petani sehingga dapat memperpendek rantai pasok dan tata niaga jagung.

Pola kemitraan tersebut menyebutkan bahwa GPMT dan 29 kepala dinas pertanian sepakat bahwa pemerintah memfasilitasi sarana dan memberdayakan petani untuk meningkatkan produksi jagung, dengan menerbitkan harga acuan pembelian jagung di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen.

Poin kedua disebutkan bahwa GPMT dan 29 dinas pertanian provinsi akan sinergi melaksanakan program pengembangan produksi jagung yang integrasi dengan industri pakan ternak secara berkelanjutan untuk tujuan jangka panjang.

GPMT dan industri pakan ternak wajib membina petani jagung dan membeli produknya dengan harga layak, seperti termaktub pada poin ketiga.

Stop Impor Jagung
Mentan mendorong para petani jagung dan pihak terkait di seluruh Indonesia untuk melakukan luas tambah tanam agar Indonesia dapat mencapai swasembada jagung, yang didukung oleh Presiden RI Joko Widodo dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengunci harga beli jagung di tingkat petani Rp3.150 per kg dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) diperintahkan ikut menyerap jagung petani sesuai Perpres dengan kadar air 15%.

"Tidak ada lagi yang boleh membeli jagung Rp1.500 per kg seperti terjadi selama ini, karena hal itu sangat membebani petani dan membuat mereka tidak bergairah meningkatkan luas lahan tanam apalagi meningkatkan produksi. Tidak ada tawar menawar lagi. Kita harus serius membela petani," kata Mentan saat panen jagung dengan mekanisasi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada pertengahan Agustus lalu.

Menurutnya, pemerintah memastikan tidak akan ada lagi impor jagung hingga Desember 2016, semua pihak harus membeli langsung kepada petani. Dampaknya akan positif bagi Indonesia, seperti saat ini pemerintah berhasil menurunkan impor jagung hingga 60% dibandingkan 2015 yang mencapai 3,6 juta ton.

Kementerian Pertanian RI (Kementan) berupaya mencapai target luas tanam jagung hingga 1,5 juta hektar di seluruh Indonesia sehingga dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri tanpa harus tergantung lagi pada jagung impor, sementara impor jagung Januari - Mei 2016 hanya 880.837 ton dari periode yang sama pada 2015 hingga 1,6 juta ton atau turun hingga 47,5% sehingga Indonesia menargetkan stop impor jagung mulai tahun depan.

"Saya canangkan tidak ada lagi impor jagung mulai tahun depan, dan untuk merealisasikan hal itu ditargetkan luas tanam jagung tahun ini 1,5 juta hektar, kita antisipasi keterbatasan lahan dengan menanam jagung bukan  sekadar sebagai tanaman sela di sawah tapi integrasi dengan kelapa sawit atau karet," kata Mentan di Sumbawa.