Konawe Utara, Sultra (B2B) - Menghadapi ancaman El Niño 2026 yang diprediksi datang lebih awal, Kementerian Pertanian RI (Kementan) bergerak cepat memperkuat sektor pangan, salah satunya melalui percepatan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Langkah ini ditandai dengan peninjauan langsung lokasi CSR oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani bersama Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Abdul Haris Bahrun, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Akhmad Musyafak dan jajaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sultra pada Kamis (2/4).

Kegiatan juga diiringi koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memastikan kesiapan implementasi program strategis pertanian di wilayah tersebut.

Menurut Prof Abdul Haris Bahrun, percepatan CSR merupakan bagian penting dari strategi mitigasi menghadapi dampak El Niño yang telah diperingatkan oleh BMKG. Langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini agar produksi pangan tetap terjaga.

Sementara itu, Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah menyiapkan lima strategi utama untuk menghadapi potensi kekeringan, khususnya pada periode krusial April hingga Juni 2026.

“Sesuai peringatan BMKG, potensi El Niño ini cukup mengkhawatirkan. Kita harus melakukan langkah strategis dan percepatan di lapangan,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Kemarau 2026.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya pemanfaatan lahan yang telah dicetak agar tidak terbengkalai.

“Lahan yang sudah dibuka harus segera ditanami tanpa menunggu seluruh proses selesai. Yang terpenting adalah keberlanjutan dari pembukaan, penanaman hingga panen,” tegasnya.

BBPP Batangkaluku

Lebih lanjut, Prof. Haris menjelaskan sejumlah langkah mitigasi yang dilakukan di Sulawesi Tenggara, antara lain pemetaan dan klasterisasi sumber air, penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan dan berumur genjah, serta percepatan cetak sawah baru.

Di sisi lain, Akhmad Musyafak menilai tahun 2026 menjadi momentum krusial dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional. Menurutnya, eksekusi program harus dilakukan lebih awal agar dampaknya optimal.

“Program seperti CSR, optimasi lahan, dan bantuan alsintan harus dipercepat. Kunci utamanya adalah meningkatkan indeks pertanaman (IP),” katanya.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani menambahkan, melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kementan optimistis langkah percepatan ini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Sekaligus meminimalkan dampak perubahan iklim, khususnya di Konawe Utara dan wilayah Sulawesi Tenggara secara umum," katanya. [ilham/timhumas bbppbatangkaluku]