APEC Hadapi Tantangan Ketahanan Pangan Multidimensional
APEC Food Security Challenges Multidimensional
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi
Jakarta (B2B) - Perhatian negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) terhadap ketahanan pangan semakin meningkat, terutama setelah dipicu oleh kenaikan dan volatilitas harga pangan. Ketahanan pangan menjadi isu multi-dimensional dan kompleks, serta menyangkut banyak faktor termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.
"Tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di lingkup anggota APEC tidak hanya dari segi penyediaan tapi juga kebutuhan. Dari sisi permintaan, tantangan bagi APEC adanya permintaan pangan dalam jumlah yang terus meningkat, karena masih tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan Asia Pasifik dengan jumlah penduduk yang besar," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Ahmad Suryana kepada pers di Jakarta, Rabu (3/7) terkait hasil pertemuan Policy Partnership on Food Security (PPFS) di Medan pada 22-24 Juni 2013.
PPFS merupakan forum antara sektor swasta dan pemerintah yang diberi tugas dan menjadi salah satu mekanisme utama APEC dalam membahas isu-isu kebijakan ketahanan pangan di kawasan Asia Pasifik.
Pembentukan PPFS melalui proses yang panjang mulai dari pertemuan tingkat menteri pertanian di Nigata, Jepang yang menugaskan Senior Official Meeting (SOM) untuk merumuskan mekanisme yang dapat melibatkan peran swasta dalam APEC.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Suryana didampingi Sekretaris BKP Mas Mei Rochyat Darmawiredja dan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP, Tjuk Eko Hari Basuki.
Ahmad Suryana menambahkan, permintaan komoditas pangan dari aspek keragaman, kualitas, nutrisi ataupun keamanan pangan juga terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan peningkatan penggunaan komoditas pangan sebagai bahan baku industri.
"Dari sisi suplai, ketersediaan sumber daya alam akan lebih ketat di tahun-tahun mendatang, mengakibatkan penurunan produktivitas dan kapasitas peningkatan produksi pangan," tambah Ahmad Suryana.
Dia menambahkan, luas penguasaan lahan per petani yang sempit, rata-rata 0,22 hektar pada 2012 dan diperkirakan turun menjadi 0,18 hektar pada 2050 akan menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Adanya perubahan iklim ekstim akan menurunkan produktivitas beberapa komoditas utama pangan seperti beras, gandum, dan ikan.
"Masing-masing anggota APEC juga menghadapi permasalahan ketahanan pangan yang berbeda-beda dan cara penanganan yang berbeda pula, tergantung pada karakteristik dari masing-masing ekonomi," tambahnya lagi.
Tantangan lainnya, kata Ahmad, terutama bagi ekonomi-ekonomi berkembang anggota APEC adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan komponen bisnis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan global terutama dari sisi produksi pangan di hulu.
Jakarta (B2B) - Attention member countries Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) to food security is increasing, especially after triggered by rising food prices and volatility. Issue of food security is multi-dimensional and complex to many factors including social, economic, political, and environmental.
"The challenge of achieving food security in the scope of the APEC members not only on the supply side but also the needs. On the demand side, the challenge for APEC is the demand for food in increasing numbers, due to the high population growth in the Asia Pacific region with a large population," Head of Food Security Agency (BKP) Ministry of Agriculture, Ahmad Suryana told reporters in Jakarta, Wednesday (3/7) related to the meeting of Policy Partnership on Food Security (PPFS) in Medan on 22 to 24 June 2013.
PPFS a forum between the private sector and the government are given the task and become one of the major mechanisms of APEC in addressing the issues of food security policy in the Asia Pacific region. PPFS formation through a long process started from agriculture ministerial meeting in Nigata, Japan which commissioned the Senior Official Meeting (SOM) to formulate a mechanism that could involve the private sector in APEC.
On the occasion, Ahmad Suryana, accompanied by Secretary of BKP Mas Mei Rochyat Darmawiredja, and Head Center Availability and Food Insecurity BKP, Tjuk Eko Hari Basuki.
Ahmad Suryana added, demand for food commodities from the aspect of diversity, quality, nutrition or food security also continues to increase in line with economic growth, urbanization, and the increasing use of food commodities as industrial raw materials.
"From the supply side, the availability of natural resources will be tight in the coming years, lead to a reduction productivity and increase food production capacity," added Ahmad Suryana.
He added, extensive land holding per farmer is cramped, averaging 0.22 hectares in 2012 and is expect drop to 0.18 hectares in 2050 will complicate efforts to improve the welfare of farmers. The existence of extreme climate change will reduce productivity several major food commodities such as rice, wheat, and fish.
"Each APEC members also face problems of food security and the different ways of handling different, depending on the characteristics of each economy," he added.
Another challenge, says Ahmad, particularly for developing economies of APEC members is how to increase the involvement of the private sector and the business component in strengthening national and global food security, especially in terms of food production in the upstream.
