Kota Baubau, Sultra [B2B] - Kecamatan Bungi di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi percontohan untuk sosialisasi penerapan Kartu Tani, yang diapresiasi petani setempat sebagai sarana mengontrol ketersediaan pupuk bersubsidi sekaligus mencegah penyalahgunaan bantuan pemerintah kepada petani.

Ketua kelompok tani [Poktan] Kelurahan Liabuku Nurdan mengakui Kartu Tani sangat membantu petani persawahan agar subsidi pupuk yang diberikan oleh pemerintah tidak disalahgunakan. Namun untuk saat ini pengambilan pupuk masih melalui Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok [e-RDKK] karena Kartu Tani belum dibagikan.

“Hal ini untuk menghindari seandainya ada distributor pupuk yang mengatakan sudah habis namun ternyata masih ada jatah pupuknya. Adanya Kartu Tani, pemerintah dapat mengontrol ketersediaan subsidi pupuk untuk petani, dan pupuk tidak disalahgunakan,” terangnya.

Diungkapkan, belum lama ini terjadi perselisihan antara petani dan distributor pupuk, karena pembagian pupuk  tidak merata, yang seharusnya pemberian pupuk sesuai e-RDKK yang diajukan oleh petani.

“Namun untuk saat ini subsidi pupuk sudah mulai membaik dan tidak ada perselisihan antara distributor dan petani. Semoga kedepan lebih bagus lagi dalam pensubsidian pupuk kepada petani,” harapnya.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo [SYL] mengatakan keberadaan Kartu Tani diharapkan membawa dampak positif bagi semua kalangan. Tidak hanya bagi pemerintah dan pihak terkait saja, melainkan yang paling penting adalah manfaat bagi para petani.

“Dengan kartu tani, kelak para petani dapat menggunakan untuk membeli pupuk bersubsidi, langkah ini efektif dalam menyalurkan pupuk subsidi agar tepat sasaran,” ungkap Mentan SYL.

Selain manfaat tersebut, katanya, Kartu Tani ke depan juga dapat digunakan para petani untuk mengajukan kredit usaha rakyat [KUR] di lembaga perbankan dan keuangan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. “Kartu Tani digunakan untuk verifikasi data para petani ketika melakukan pengajukan pinjaman kredit usaha.”

Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy menambahkan bahwa tidak semua orang dapat memilikinya, ada rangkaian proses yang harus dijalani. Tujuannya, agar bantuan subsidi pupuk benar- benar tepat sasaran. Persyaratan utama mendapatkan Kartu Tani adalah petani harus tergabung dalam Poktan serta memiliki e-KTP.

“Verifikasi data RDKK pada 2020 di semua provinsi diarahkan ke e-RDKK, kemudian petugas penyuluh lapangan melakukan pendataan dan verifikasi data ke lapangan terkait jenis pupuk dan kebutuhan pupuk sesuai dosis rekomendasi, kemudian PPL mengunggah data petani ke sistem e-RDKK,” kata Sarwo Edhy.

Selanjutnya, tambah Sarwo Edhy, data e-RDKK yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian akan diambil secara elektronik oleh Bank kemudian diverifikasi kevalidan datanya. Apabila datanya sesuai persyaratan perbankan akan diterbitkan Kartu Tani. Bila tidak/belum sesuai akan dikembalikan ke dinas secara elektronik atau melalui sistem erdkk ke admin kabupaten/kecamatan.

“Jika data petani yang sudah valid akan dibuatkan Kartu Tani diisi volume usulan kebutuhan pupuknya. Kemudian diserahkan kepada petani yang bersangkutan,” jelas Sarwo Edhy.

Bank akan menggandeng kios pengecer resmi pupuk sebagai agen Bank. Kios pengecer yang sudah menjadi agen Bank akan diberikan EDC sebagai alat transaksi Kartu Tani. “Setelah proses ini rampung, petani dapat menggunakan Kartu Tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi.”