Bogor, Jabar [B2B] - Kementerian Pertanian RI senantiasa fokus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia [SDM] Aparatur Sipil Negara [ASN] yang kompeten dan profesional, di antaranya melalui Pelatihan Kepemimpinan Pengawas [PKP] bagi pejabat pengawas kementerian dan lembaga.

Pelatihan yang dihelat oleh Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] bertujuan membekali kompetensi jabatan pengawas agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan lebih baik dan profesional.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menyebutkan tantangan dunia yang semakin canggih, ditambah dengan adanya millennial disruption, menuntut pengawalan moralitas bagi ASN agar mereka dapat bekerja dengan baik.

“Dari tantangan yang terjadi saat ini, seorang ASN atau pejabat pemerintah harus dikawal dengan moralitas melalui pendekatan Core Values BerAkhlak agar tetap bisa bekerja dengan baik," katanya.

Mentan Syahrul menambahkan, pemerintahan yang baik adalah yang berpihak pada kepentingan negara, bangsa dan rakyat. Selain itu sebagai instansi pemerintah yang baik harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan negara.

Sementara Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi menekankan tentang Core Values ASN BerAKHLAK, yang menuntut ASN bekerja semaksimal mungkin.

“Untuk melaksanakan tugas ASN, perlu didukung aparatur yang tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, juga harus profesional, kompeten, mandiri dan berdaya saing," katanya.

Kepala BBPMKP Ciawi, Yusral Tahir mengatakan kegiatan PKP merupakan pelatihan yang bertujuan mengembangkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme ASN sehingga dapat memberikan kinerja maksimal dan profesional di bidangnya.

"Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai norma dan standar etika yang berlaku. Memiliki komitmen terhadap mutu," katanya.

Hal itu dapat terwujud, kata Yusral, dengan mengedepankan integritas dan kualitas, efektifitas, efisiensi dan senantiasa melakukan inovasi serta tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun.

Sedangkan jabatan pengawas, kata Yusral, merupakan jabatan yang dapat menjamin terlaksananya akuntabilitas yang ditunjukkan dengan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pegawai di bawahnya khususnya dalam memberikan pelayanan publik.

Dia mengharapkan setelah melewati PKP, peserta mampu mengembangkan kinerja pelayanannya dan dapat menjadi lokomotif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Kegiatan PKP Angkatan VI diikuti 28 peserta, dari sejumlah kementerian dan lembaga, yang berlangsung sejak 13 Maret hingga 2 Agustus 2023. [nita/timhumasbbpmkpciawi]