Jakarta [B2B] - Pemerintah RI melakukan alokasi pupuk bersubsidi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan ATR/BPN. Sementara isu kelangkaan dan pengurangan pupuk bersubsidi di Jawa Timur hingga 50% tidaklah benar, setelah ditelusuri ternyata petugas terkait pada pemerintah daerah terlambat menginput data kebutuhan via eRDKK akibat respon kurang cepat pada level kecamatan.

Hal itu dikemukakan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri; dan Plt Direktur Pupuk dan Pestisida , Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Kementan [Ditjen PSP] Rahmanto menanggapi beberapa isu terakhir terkait kelangkaan pupuk di sejumlah daerah.

"RDKK sesuai potensi perencanaan tanam di masing-masing wilayah desa dan kecamatan, maka akan sangat menentukan ketepatan alokasi pupuk subsidi," kata Kuntoro di Jakarta, Jumat [7/2].

Kuntoro juga menjelaskan isu kelangkaan pupuk dan pengurangan pupuk di Jawa Timur hingga 50%. Setelah ditelusuri, dijumpai fakta terjadi kelambatan pemerintah daerah menginput data kebutuhan melalui eRDKK, akibat kurang cepat respon pada level kecamatan.

"Setiap bulannya, tanggal 20-25, pemerintah daerah dapat menginput kebutuhannya. Kami mengimbau agar lebih cepat diproses, agar tidak terjadi isu kelangkaan. Padahal pupuknya ada, hanya petugasnya terlambat input sistem," tegas Kuntoro.

Sebagaimana diketahui, RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha, yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada Gapoktan atau lembaga lain [penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan] termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Selain itu, tahun 2020 tidak lagi diberikan pupuk subsidi bagi pembudidaya ikan, yang pada tahun sebelumnya selalu mendapatkan pupuk subsidi. Kini pemerintah fokus memberikan pupuk subsidi hanya bagi petani yang melakukan usaha tani bidang pertanian.

"Pembudidaya ikan diluar kewenangan Kementan. Tahun ini sudah tidak ada lagi alokasinya," tegasnya.

Pendataan Distribusi
Terkait pendataan pupuk bersubsidi untuk petani, Plt Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementa, Rahmanto menegaskan bahwa pendataan sudah dimulai sejak 2018. Hampir setiap bulan, sejak April 2019, pihaknya mengirimkan surat kepada dinas yang membidangi pertanian diminta agar meng-upload data RDKK yang lengkap dengan NIK dan KK secara digital karena kebijakan 2020 hanya menggunakan data e-RDKK yg sudah di-upload.

Selain itu, adanya efisiensi dana yg disediakan untuk subsidi oleh pemerintah, memaksa kementan harus membaginya secara proporsional.

"Tahun ini dana subsidi pupuk sebesar Rp26 triliun, berkurang dibandingkan tahun lalu sebesar Rp29,5 triliun."

Rahmanto menambahkan, penggunaan urea berlebih di Jatim melebihi tingkat optimal penggunaan urea. Hal ini memberikan dampak terbesar pada produktivitas berada pada jumlah 200-250 kg per hektar. Sedangkan penggunaan aktual oleh petani padi secara rata 400 kg per hektar.

"Kelebihan dosis ini didorong oleh motivasi “kepuasan” petani melihat batang padi tumbuh subur dengan warna hijau mengkilap," tambahnya. [Sur]