Kementan Kendalikan Impor Pangan, Siapkan 80.000 Alsintan Tahun Depan
Indonesian Govt Will Provide Agricultural Machinery for the Farmers
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian pada 2016 akan mengalokasikan 80.000 unit alat mesin pertanian (Alsintan) yang sebelumnya hanya 4.000 unit pada 2015 atau naik signifikan 2.000% pada tahun depan, untuk mendukung percepatan peningkatan produksi pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan komoditas hortikultura unggulan lainnya melalui pengembangan mekanisasi pertanian.
"Kebijakan ini ditempuh Kementan untuk mengantisipasi kian terbatasnya lahan pertanian, persediaan air, dan sumber daya manusia. Pasalnya, bantuan Alsintan dari pemerintah pada 2015 secara signifikan berhasil menambah luas tambah tanam, sementara biaya produksi petani yang ditanggung petani turun hingga 50 persen," kata Suprapti, Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan melalui keterangan tertulisnya kepada B2B pada Sabtu pagi (26/12).
Dia menambahkan, Alsintan yang akan dibagikan meliputi mesin traktor, pompa air, alat tanam (paddy transplanter), alat panen (combine harvester), mesin pengering (dryer machine) untuk padi dan jagung, mesin pemipil jagung (corn sheller), dan mesin giling padi (rice milling machine).
Sistem Pengadaan e-Catalog
Menurut Suprapti, untuk menjamin penyaluran Alsintan tepat sasaran dan terhindar dari upaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Kementan menerapkan sistem pengadaan e-Catalog, dengan mengacu pada harga yang tercantum pada e-Catalog sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sebagaimana diketahui, LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden RI Nomor 106/2007 tentang LKPP.
Dia menambahkan, penyaluran Alsintan berdasarkan usulan kelompok tani atau gabungan kelompok tani maupun UPJA atau Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang disampaikan kepada dinas pertanian kabupaten/kota/provinsi melalui e-Proposal.
"Terhadap kelompok tani atau gabungan kelompok tani yg belum dilayani dengan sistem tersebut, dan saat kunjungan kerja Menteri Pertanian masih perlu dibantu Alsintan, maka penyaluran alsintan segera disampaikan kepada poktan yang bersangkutan," kata Suprapti.
Menurutnya, penyaluran Alsintan berdasarkan alokasi anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) selanjutnya pelaksanaan pengadaan Alsintan ditangani sepenuhnya oleh masing-masing eselon satu terkait bersama dengan dinas pertanian provinsi di seluruh Indonesia.
"Semua pelaksana melakukan pengadaan dengan sistem e-Catalog," kata Suprapti.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Government through the Agriculture Ministry in 2016 will allocate 80,000 units of agricultural machinery, locally known as the Alsintan of 4,000 units in 2015, or a significant increase of 2,000% in 2016, aims to support the increased production of rice, corn, soybeans and other horticultural commodities with agricultural mechanization.
"The policy is to anticipate agricultural land, water supplies, and human resources. Because the Alsintan of government in 2015 was significantly increase the area planted, while the production costs incurred by farmers fell by 50 percent," said Suprapti, director of the Directorate General of Agricultural Infrastructure in the ministry through the written statement to B2B on Saturday morning (26/12).
She added the Alsintan are the tractor engines, water pumps, paddy transplanter, combine harvester, dryer machine for rice and corn, corn sheller, and rice milling machine.
Procurement systems of e-Catalog
According to her to ensure distribution of the Alsintan targeted and avoid corruption, collusion and nepotism, the ministry introduced a system of procurement of e-Catalog reference to the prices listed in the e-Catalog by the Agency Procurement of Goods/Services of the Government called the LKPP.
As known, the LKPP is one of 28 government agencies not under the ministry and responsible to the President of Indonesia. The LKPP established through Presidential Decree No. 106/2007 about the LKPP.
She added, the Alsintan distribution based on a proposal from the farmer groups and services of agricultural equipment and machinery called the UPJA who was submitted to the district agricultural office/city/province via e-Proposal.
"For the group of farmers who have not been served by the system, farmer groups can propose it to the agriculture minister while working visit in the regions," Suprapti said.
According to her, the distribution Alsintan based allocations are listed in the budget allocation or DIPA, and procurement are handled by each relevant first echelon in the ministry with the provincial agricultural office across Indonesia.
"All the executive do the procurement with e-catalog," she said.
