7,9 Juta Ton, Kementan Siapkan Strategi Alokasi Pupuk Bersubsidi 2020

Indonesian Govt Distributes Subsidized Fertilizer with Farmer Cards

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


7,9 Juta Ton, Kementan Siapkan Strategi Alokasi Pupuk Bersubsidi 2020
RAPAT KOORDINASI: Dirjen PSP Kementan, Sarwo Edhy membuka ´Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pupuk 2020 di Banjarmasin, Kalsel yang dihadiri perwakilan dinas pertanian provinsi dari seluruh RI [Foto: Humas Ditjen PSP]

Banjarmasin, Kalsel [B2B] - Alokasi pupuk bersubsidi untuk 2020 turun menjadi 7,9 juta ton ketimbang 2019 yang mencapai 8,6 juta ton maka Kementerian Pertanian RI menyiapkan strategi terkait pupuk bersubsidi tahun 2020, khususnya pemanfaatan  Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok online [e-RDKK] untuk mengetahui kebutuhan petani, sehingga apabila ada kekurangan dapat diantisipasi melalui penambahan anggaran didukung penyaluran melalui Kartu Tani.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian [Ditjen PSP Kementan] menyiapkan strategi melalui koordinasi dengan perwakilan dinas pertanian provinsi dari seluruh Indonesia pada ´Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pupuk 2020 di Banjarmasin, Kalsel pada 16 - 18 September.

Dirjen PSP Sarwo Edhy mengatakan tahun 2020 mendatang alokasi pupuk bersubsidi turun menjadi 7,9 juta ton dibandingkan 2019 yang mencapai 8,6 juta ton, karena itu dibutuhkan strategi agar tidak terjadi kekurangan pupuk yang akan mempengaruhi produksi pertanian.

"Dengan adanya program e-RDKK ini nantinya akan keluar angka kebutuhan pupuk subsidi sebenarnya. Bila ternyata ada kekurangan, maka anggaran akan ditambah. Untuk penyalurannya nanti melalui kartu tani," kata Dirjen Sarwo Edhy, Selasa (17/9/2019).

Dia mengingatkan pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah jumlahnya terbatas, petani harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Selain itu, petani juga bisa memanfaatkan pupuk organik untuk memulihkan kondisi lahan.

“Walau ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang, tapi kalau tidak disediakan, petani bisa mengeluh. Sehingga yang kita atur adalah kadar penggunaannya. Porsinya dikurangi namun masih dalam kadar standar sehingga tidak mempengaruhi tanaman," kata Sarwo Edhy.

Menurutnya, pemerintah daerah memegang peran yang sangat penting baik dari segi perencanaan, regulasi dan tata laksana mulai dari perencanaan kebutuhan pupuk melalui RDKK, pengalokasian pupuk bersubsidi per masing-masing wilayah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta pengawasan melalui KPPP.

"Untuk itu, sangat diperlukan komitmen dan peran aktif dari pemerintah daerah. RDKK menjadi kontrol dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, untuk itu diharapkan petani yang belum berkelompok agar segera dibantu untuk bergabung dalam kelompok tani sehingga petani tersebut dapat memenuhi haknya untuk menebus pupuk bersubsidi," tambah Sarwo Edhy.

Sebelumnya diberitakan, realisasi penyaluran pupuk subsidi per 25 Agustus 2019 sudah mencapai 64,8% dari alokasi setahun sebanyak 8,8 juta ton. Rinciannya, urea sudah terealisasi 2,46 juta ton (64,4%) dari alokasi setahun 3.825.000 ton; SP-36 dari alokasi sebanyak 779.000 ton sudah terserap sebanyak 566,6 ribu ton (72,7%).

Sementara untuk pupuk ZA, dari alokasi 996.000 ton sudah tersalurkan 610,6 ribu ton (61,3%); NPK alokasi sebanyak 2.326.000 ton sudah terealisasi sebanyak 1,63 juta ton (70,1%); dan pupuk organik alokasi 948.000 ton sudah tersalurkan 477,7 ribu ton (50,4%). [Sur]

Banjarmasin of South Borneo [B2B] - Indonesian Agriculture Ministry continues to control distribution of subsidized fertilizers to target them due to the long distribution chain, dualism of prices, scarcity of products, mixing of non-subsidized and subsidized fertilizers, weakness of supervision, and counterfeiting of quota fertilizers to improve the distribution of subsidized fertilizer through Definitive Plans for Group Needs by online [e-RDKK] and Farmer Cards.