Mentan: "Swasembada Pangan Mudah Dicapai Jika Kementan Bebas KKN"
Indonesian Agriculture Ministry No Corruption Supports Attainment of Food Self-sufficiency, Minister Says
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mendorong Kementerian Pertanian RI bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan meminta dukungan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI (Polri) menempatkan personilnya untuk mengawal dan mengawasi proses tender dan pemanfaatan anggaran APBN di kementerian.
"Kita ingin Kementan ini bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan begitu, upaya kita untuk mewujudkan swasembada pangan akan mudah dan cepat kita wujudkan," kata Mentan Amran Sulaiman melalui pernyataan tertulisnya yang diterima B2B pada Sabtu pagi (26/12).
Sebagaimana diberitakan, Kejagung pada awal Desember (8/12) menempatkan tim khusus dari Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pertanian Pusat (TP4P) untuk meningkatkan serapan anggaran pembangunan pertanian untuk mendukung pencapaian swasembada pangan.
Sekretaris TP4P Firdaus Delwimar mengatakan pihak membuka diri untuk membantu Kementan didasari empat tujuan yakni meningkatkan serapan anggaran di Kementan, mencegah kriminalisasi aparat penegak hukum terhadap pejabat yang melaksanakan kebijakan pemerintah, antisipasi perubahan nomenklatur kementerian/lembaga, dan sinkronisasi aturan pemerintah yang tumpang tindih.
"TP4P memastikan akan melakukan analisa dan intelijen untuk memastikan apabila ada kasus penahanan aparat bahwa itu bukan tindakan kriminalisasi terhadap aparatus negara," kata Firdaus Delwimar, Jaksa Utama bidang Investigasi Kejagung RI kepada pers.
Langkah tersebut disambut baik oleh Inspektur Jenderal Kementan, Justan Ridwan Siahaan. “Kejagung sudah membuka diri. Selama ini, aparat takut dengan Kejagung. Negara kita negara hukum, apalagi pembangunan pertanian yang kita lakukan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan.”
Komitmen Mentan
Sejak menjabat sebagai Mentan, Amran Sulaiman juga meminta dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran di Kementan, seraya mewanti-wanti aparat negara di kementeriannya jangan coba-coba melakukan KKN.
Bahkan untuk diri dan keluarganya, Mentan Amran Sulaiman melarang mereka berbisnis di Kementan, sebagai suri teladan bagi seluruh jajaran di kementeriannya.
"Kita harus menberi contoh kepada semua pimpinan dan staf. Saya minta kepada keluarga saya untuk merelakan diri saya diwakafkan kepada pemerintah dan rakyat selama lima tahun menjabat menteri," kata Mentan pada 20 Desember 2014 saat panen padi bersama Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Dusun Dekko, Desa Mappasengka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring yang kerap mengikuti kunjungan kerja sang menteri ke daerah.
"Pak Menteri selalu mengingatkan untuk tidak KKN, bahkan di setiap pertemuan, kami selalu ditraktir pak menteri karena beliau tidak mau ditraktir," kata Hasil Sembiring.
Jakarta (B2B) - Indonesian Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman encourage his ministry are free of corruption, collusion and nepotism to ask support of Attorney General and the National Police put its personnel to oversee and supervise tendering process and utilization of state funds at the ministry.
"We want the ministry free from corruption, collusion, and nepotism. By doing so, our efforts to achieve food self-sufficiency will be easily and quickly realized," said Minister Sulaiman through written statement, received by the B2B on Saturday morning (12/26).
As reported, the attorney general in early December (12/8) put special team escort and supervision of agricultural development funds called the TP4P, to support the increase uptake of agricultural development budget supports achievement of food self-sufficiency.
The Secretary of TP4P Delwimar Firdaus said it supported the agriculture ministry to increase the budget absorption, prevent the criminalization of law enforcement officers against officials who carry out government policy, the anticipation of change in the nomenclature of the ministries/agencies, and synchronization of government rules.
"TP4P ensure analyzes and watched to ensure if there are officials in the ministry were arrested or detained that it is not the criminalization of the state apparatus," said Mr Delwimar, also prime prosecutor in the Attorney General´s investigation field.
It was welcomed by the Inspector General, Justan Ridwan Siahaan. "So far, officials are afraid of attorney general. Indonesia as a constitutional state, especially agricultural development is to achieve food sovereignty."
Commitment of Minister Sulaiman
Since taking office as agriculture minister, Mr Sulaiman also asked for support of Indonesian Anti-graft Commission called the KPK to participate in supervising use of the state budget in ministry, as he warned state officials in his ministry do not try corruption.
Even for himself and his family, Minister Sulaiman forbid them to do business in the ministry, as a role model for all levels in the ministry.
"I must be a role model for all leaders and staff. I also asked the family to let me work hard for government and the people for five years as a minister," he said on December 20, 2014 while rice harvest with Chief of Staff of the Army, Gen. Gatot Nurmantyo in Dekko hamlet of Mappasengka village in Ponre sub-district of Bone district, South Sulawesi province.
The statement was confirmed by the Director General of Food Crops, Sembiring results that often accompanies the minister´s working visit to the regions.
"Mr. Sulaiman always reminded not corruption, even at every meeting after a working visit, he always paid for the meal to prevent the use of state money," Mr Sembiring said.
