Jakarta [B2B] - DPR RI dan Kementerian Pertanian RI sepakat pada perubahan anggaran lingkup eselon I untuk 2020. Anggaran untuk Sekjen mencapai Rp1,88 triliun; Ditjen Tanaman Pangan Rp5,6 triliun; Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian [PSP] Rp3,4 triliun; Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] Rp1,82 triliun; dan Badan Ketahanan Pangan [BKP] Rp763 miliar.

Kesepakatan perubahan anggaran dikemukakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G Budisatrio Djiwandono pada rapat kerja dengan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo [SYL] di Jakarta, Senin [17/2], yang menyatakan bahwa anggaran Kementan untuk 2020 sudah sesuai kebutuhan kementerian untuk memaksimalkan kemajuan pertanian Indonesia.

"Saya kira ini sudah sesuai dengan yang kita minta. Jadi tinggal kami gunakan sebaik mungkin untuk kemajuan pertanian Indonesia," kata G Budisatrio Djiwandono.

Hal senada dikemukakan Anggota Komisi IV DPR RI, Muslim mengharapkan Kementan mampu menjalankan semua program yang ada, sehingga target kedaulatan pangan mampu dicapai secara cepat. Meski demikian, dia menilai, Mentan SYL memiliki semangat dan mental tinggi untuk mempercepat pembangunan pertanian nasional.

"DPR mengapresiasi program dan kebijakan Mentan, terutama program Agriculture War Room atau AWR dan KostraTani, saya sangat tertarik dengan program-program tersebut," kata Muslim.

Anggota Komisi IV, Suhardi Duka mendukung program dan terobosan Kementan, namun sebaiknya program itu lebih banyak melibatkan banyak pihak, termasuk para petani, kepala daerah dan wakil rakyat di pusat maupun daerah.

"Memang kita harus saling bekerjasama dalam mencari solusi. Mudah-mudahan dengan program yang ada kita bisa meningkatkan kemajuan pertanian dimasa yang akan datang," katanya.

Senada dengan Suhardi Duka, Anggota Komisi IV, TA Khalid mendukung kelembagaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian [Kostratani] dan AWR mampu membuka ruang baru dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. 

"Saya sangat bangga dengan program tersebut, karena pada dasarnya nilai perekonomian kita ada di sektor pertanian. Saya kira dengan program satu desa satu penyuluh kemajuan pertanian kita harus bisa terwujud," kata TA Khalid.