Jakarta [B2B] - Komisi IV DPR RI meminta anggaran Badan Ketahanan Pangan [BKP] dan Badan Litbang [Balitbang] pada Kementerian Pertanian RI [Kementan] yang telah diberi 'Tanda Bintang' agar ditinjau ulang serta dilakukan seleksi ulang terhadap program-program di Kementan.

"Saya minta cabut! Cabut 'Tanda Bintang-nya', kita seleksi ulang. Mana anggaran yang betul-betul untuk riset dan mana untuk implementasi," kata Anggota Komisi IV DPR RI, Mohammad Ichsan Firdaus di Gedung DPR Jakarta, Selasa [9/11] pada Rapat Dengar Pendapat [RDP] dengan pejabat Eselon I Kementan.

Mohammad Ichsan Firdaus mengatakan dari paparan Kementan tersebut, diketahui bahwa anggaran Balitbang sebagian diberi 'tanda bintang' sementara anggaran BKP hampir seluruhnya 'dibintangi' kecuali anggaran belanja pegawai, tentunya hal itu menjadi pertanyaan besar.

“Sesuai amanah UU Pangan terkait Badan Pangan Nasional dan Litbang BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] kita tidak menutup ruang terkait hal itu, tetapi kita meminta hal itu diseleksi kembali," kata politisi muda Partai Golkar tersebut dari Dapil Jawa Barat V.

Mohammad Ichsan Firdaus memberikan contoh anggaran Demfarm di Balitbang Kementan, bukan sekadar untuk Balitbang, tetapi badan pengelolaan sistem pertanian.

"Artinya, itu jangan diberi 'tanda bintang' lalu di-carry over atau dialihkan ke BRIN, tapi cari yang lain, yang sifatnya betul-betul untuk riset, karena Demfarm itu sebenarnya pengembangan inovasi, namun memang implementasinya perlu diseleksi kembali," kata Alumnus S1 Institut Pertanian Bogor [IPB]. 

Sebagaimana diketahui Demfarm merupakan media belajar bersama para petani melalui penerapan teknologi Balitbang yang sudah teruji. Demfarm menjadi percontohan yang dapat ditiru dan dilaksanakan oleh kelompok tani. Dengan motto 'belajar sambil bekerja' dan 'belajar dengan melihat' sebagai pemberdayaan petani melalui penerapan langsung teknologi yang direkomendasikan dan teruji oleh Balitbang Kementan.

Mohammad Ichsan Firdaus meminta dalam hasil RDP agar ditinjau ulang 'tanda bintang' tersebut termasuk BKP karena di situ ada program Toko Tani dan Pekarangan Pangan Lestari [P2L], itu mestinya yang di-carry over atau dialihkan.

"Misalnya Toko Tani, kalau dialihkan ke PSP [Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian] kenapa tidak? Program P2L misalnya, itu sebagian besar hortikultura, bisa dialihkan ke Ditjen terkait di Kementan, tapi harus tetap diseleksi dan dikaji serius," kata Sarjana S2 Universitas Indonesia [UI] dan S3 Universitas Gadjah Mada [UGM].

Pada intinya, katanya lagi, peralihan ke BRIN tidak menghilangkan esensi pertanian, "jangan setelah Ditjen Anggaran beri 'tanda bintang' lalu kita ikut juga. Jangan seperti itu, kita harus tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Kita perlu tinjau ulang, mana yang betul-betul program untuk kepentingan pertanian dan mana yang bukan."