Jakarta [B2B] - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian - Kementerian Pertanian RI [PSP Kementan] Sarwo Edhy menegaskan pengembangan Kredit Usaha Rakyat untuk Alat dan Mesin Pertanian [KUR Alsintan] yang dilakukan Kementan akan mendukung Unit Pelayanan Jasa Alsintan [UPJA] untuk memperluas usahanya, secara tidak langsung mendorong UPJA agar bekerja lebih profesional. Sementara Kementan tahun ini berencana mengalokasikan KUR Alsintan sebesar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar.

"Tahun ini tersedia KUR sektor pertanian sebesar Rp50 triliun, dari jumlah tersebut ada KUR untuk Alsintan. Memang selama ini Alsintan yang ada, 80 persen dari bantuan pemerintah, sedangkan yang swadaya hanya 10 sampai 15 persen, agar petani nanti menjadi lebih mandiri, rencananya tahun ini akan ada KUR Alsintan sebesar Rp 200 hingga Rp 300 miliar," kata Sarwo Edhy di Jakarta, Selasa (17/3).

Menurutnya, adanya KUR Alsintan ini terkait program pemerintah 10 tahun ke depan, yakni kehadiran pemerintah [dalam hal ini bantuan] harus dikurangi agar petani mandiri. Selain itu, ketika petani mempunyai andil dalam pembelian Alsintan, akan menimbulkan rasa kepemilikan [sense of belonging] sehingga Alsintan tersebut dijaga.

“Skema jelasnya memang belum disahkan, masih dipertimbangkan. Jadi nanti pemerintah akan mensubsidi uang mukanya sebagian, lalu nanti sisanya petani yang menanggung. Nah, nanti subsidi ini lama-kelamaan akan dikurangi yang ujung-ujungnya 100 persen petani yang membayar uang mukanya,” kata Sarwo Edhy.

Saat ini uji coba KUR Alsintan, katanya, memang akan diarahkan ke daerah sentra yang sudah terbuka terhadap mekanisasi. Daerah yang petaninya memang sudah full mekanisasi, sehingga KUR Alsintan akan lebih mudah dijalankan. “Semua daerah berpotensi, tetapi untuk uji coba kali ini akan diarahkan ke daerah yang penggunaan mekanisasinya bagus, sehingga dapat memberi contoh baik untuk daerah lain."

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di KUR ini pemerintah masih berperan dalam hal uang muka. Misalnya untuk uang mukanya, 60% akan disubsidi oleh pemerintah, lalu sisanya [40 persen] dibayar oleh petani dengan cara mencicil. Untuk sosialisasi program, Kementan akan memanfaatkan Komando Strategis Pembangunan Pertanian [Kostratani] pada Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] di tingkat kecamatan. Pasalnya, Kostratani nantinya juga akan menjadi 'penyambung lidah' bagi petani untuk mengakses perbankan.

“Nah, ke depannya akan terbalik. Petani membayar uang muka 60 persen, dan pemerintah 40 persen. Bahkan di daerah-daerah yang sudah mantap mekanisasinya, bisa full 100 persen, petani yang membayarnya yang akan disosialisasikan melalui Kostratani," kata Sarwo Edhy.

Direktur UPJA Taju Jawa, Didik Purwadi Nugroho mengatakan melalui mekanisme KUR Alsintan akan mendorong manajemen UPJA lebih profesional dalam meningkatkan kinerjanya. Beralihnya cara mendapatkan Alsintan dari model hibah dari pemerintah, Kementan menjadi model barang setengah subsidi akan berpengaruh pada rasa memiliki Alsintan pada petani.

“KUR Alsintan yang dikembangkan Kementan akan mempermudah UPJA untuk menyusun analisa kelayakan pembelian mesin. Bahkan, petani, Poktan dan Gapoktan ke depannya akan mendapatkan jasa Alsintan yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhannya,” kata Didik.

Menurut Didik, melalui KUR Alsintan akan membuat program mekanisasi yang dilakukan Kementan lebih tepat sasaran. “Kalau saya bandingkan dengan sekadar hibah. Program subsidi KUR Alsintan ini akan lebih tepat sasaran, dengan kemudahan itu populasi UPJA pun akan meningkat. Melalui KUR Alsintan, manajemen UPJA akan lebih tahu betapa mahalnya harga Alsintan, karena itu, UPJA yang mendapatkan fasilitas KUR harus mengelola usahanya dengan baik. Sebab, mereka harus melunasi kreditnya dalam jangka waktu tertentu. 

"Katakan besarnya sekitar 50 persen dari harga Alsintan, dengan cara tersebut akan mendidik petani [manajemen UPJA, red] untuk menekuni usahanya lebih serius lagi supaya mampu membayar cicilan kreditnya,” papar Didik.

Didik juga mengakui, kurun lima tahun lalu, sebagian UPJA mengandalkan usahanya dari bantuan pemerintah. Bantuan Alsintan tersebut sangat dirasakan manfaatnya untuk pengembangan UPJA yang dibentuk Poktan ataupun Gapoktan. "Bahkan, untuk memperluas sewa Alsintan, sejumlah UPJA rela membeli Alsintan sendiri [swadaya]  Jadi, dengan mekanisme baru tersebut [KUR Alsintan] saya rasa tak masalah bagi petani anggota UPJA.” 

Menurut Didik, dengan KUR Alsintan itu, Alsintan yang mangkrak diharapkan akan berkurang, karena dengan mekanisme baru tersebut, manajemen UPJA dipacu untuk lebih aktif menyewakan Alsintan ke petani. [Sur]