Jakarta (B2B) - Kementerian Pertanian menetapkan bagi para importir yang mengajukan permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan memasukkan produknya sejak Januari 2013, maka izinnya sudah diproses dan diberikan izin untuk segera didistribusikan.

"Dengan pemberian izin tersebut, tidak ada lagi alasan bagi para importir untuk menahan barangnya demi mengejar keuntungan yang lebih banyak. Apabila ada yang sengaja menahan barangnya, padahal izin sudah diberikan, maka bisa ditindak," kata Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, belum lama ini.

Ke depan, kata Mentan, pemerintah  akan memperbaiki sistem pengurusan izin impor agar bisa lebih cepat. Karena diakui, salah satu sebab naiknya  harga bawang akibat adanya keterlambatan proses perizinan, padahal perusahaan yang mengajukan izin impor bawang cukup banyak yaitu mencapai 131 perusahaan.

Sebagaimana diketahui, saat ini pengusaha yang menjadi importir bawang mencapai 131 Importir Terdaftar (IT) untuk hortikultura yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan di antaranya sebanyak 114 perusahaan terdaftar menjadi IT untuk bawang putih. Alhasil, menurut Mentan jika alokasi impor itu dibagi kepada seluruh importir, maka masing-masing importir hanya akan memiliki kuota atau alokasi impor yang jumlahnya sangat sedikit.

Kementerian Pertanian mengakui bahwa hingga saat ini produksi putih Indonesia tidak lebih dari 10%, sehingga kebutuhan bawang impor sangat mendesak.