Jakarta [B2B] - Perluasan areal daerah penyangga Trans Papua, Kementerian Pertanian RI mengidentifikasi beberapa kritikal poin dalam usaha tani, khususnya terkait lahan, prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen dan ekonomi biaya tinggi serta perubahan iklim.

"Kementan mengharapkan kepastian status lahan sebaiknya dapat dijamin clear dan clean guna pengembangan komoditas secara berkelanjutan," kata Dirjen PSP Kementan, Sarwo Edhy di Jakarta, belum lama ini pada rapat koordinasi Pengembangan Kawasan Trans Papua.

Menurut Sarwo Edhy, Kopi Arabika merupakan salah satu komoditas yang sangat sesuai untuk wilayah pegunungan. Untuk itu, akan diupayakan penanaman kopi sepanjang jalur Trans Papua dengan mengutamakan pada ketersediaan sumber daya manusia (petani). 

“Pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura akan diupayakan guna memenuhi kebutuhan akan pangan pokok secara in situ," tambahnya.

Untuk itu, akan ada koordinasi lintas sektor Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi ini. Akan dibentuk Tim Kerja guna melakukan action ke depan, peninjauan ke lokasi, Staf khusus akan laporkan Presiden RI, terkait peresmian jalan trans dan membukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan pada bulan Agustus 2019.

“Harapannya, Trans Papua memiliki makna dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi komoditas dan melayani komunitas lokal di wilayah terpencil," katanya.

Dari sisi hulu, Kementerian Pertanian memperluas titik-titik produksi. Sedangkan, di sisi hilir sudah dijalankan oleh beberpaa mitra sehingga ke depannya perlu disinkronkan dan disinergikan.

"Ke depan kita akan mengembangkan bagaimana orang Papua bisa hidup dengan pertanian yang sudah mereka miliki," katanya. [Sur]