Cirebon, Jawa Barat (B2B) - Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian akan mengontrol margin dari rantai pasokan bawang merah dari petani hingga ke konsumen melalui middleman, yang kerap menetapkan margin yang merugikan petani dan membebani konsumen, sementara panjangnya rantai pasokan rentan terhadap kenaikan harga bawang merah.

Direktur Jenderal Hortikultura Spudnik Sujono memperkirakan rantai pasokan dari petani hingga ke konsumen mencapai delapan titik, sementara produksi bawang merah pada 2015 mencapai 1,26 juta ton yang melampaui kebutuhan nasional sekitar 947.385 ton, dan Indonesia tahun lalu mengekspor bawang merah sekitar 14.149 ton atau anaik 219% dari ekspor 2014 hanya 4.439 ton.

"Rantai pasokan yang terlampau panjang akan merugikan petani dan membebani konsumen. Petani bawang merah menjualnya pada pedagang pengumpul, kemudian diborong pedagang besar untuk dikirim ke Pasar Induk, dan harus melalui pedagang grosir sebelum dibeli oleh pengecer yang kemudian menjualnya kepada konsumen," kata Spudnik Sujono kepada pers saat mengunjungi gudang bawang merah Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (13/2).

Spudnik mengatakan peliknya rantai pasokan bawang merah memaksa pemerintah harus mengontrolnya demi kepentingan petani dan konsumen, yang kerap menjadi korban dari ulah para pemburu rente dari perdagangan bawang merah.

"Tentu tidak adil kalau margin dari perdagangan bawang merah hanya dinikmati oleh middleman, margin petani hanya Rp3 ribu dari harga jual Rp8 ribu per kg kepada pedagang pengumpul, tapi harga jual di tingkat pengecer di pasar tradisional Rp48 ribu per kg, artinya middleman mendapat margin hingga Rp18 ribu per kg. Apakah itu adil buat petani dan konsumen?" kata Spudnik Sujono.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah melibatkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mengintervensi pasar bawang merah dengan membeli bawang merah dari petani dengan harga layak, lalu Bulog menyimpan hingga jangka waktu tertentu dan kemudian mendistribusikan ke pasar ketika pasokan menipis sehingga peningkatan kebutuhan pada bulan-bulan tertentu seperti Ramadan dan Lebaran dapat diantisipasi Bulog tanpa harus mengimpor.

"Saya sudah koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan direksi Bulog dan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat peranan Bulog. Pemerintah sudah mencobanya tahun lalu ketika Bulog dilibatkan untuk membeli bawang merah ketika harga bawang merah naik menjelang Lebaran tahun lalu," kata Mentan pada akhir Januari lalu.

Kebijakan Pangan Presiden Jokowi
Kebijakan Dirjen Hortikultura selaras dengan perintah Presiden RI Joko Widodo belum lama ini bahwa pemerintah menginginkan petani sejahtera, pedagang untung, dan konsumen mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau, dan meminta lembaga perumus kebijakan pangan yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan mengedepankan cara pandang komprehensif rumusan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan produsen, pedagang, dan konsumen.

"Sekali lagi, intinya kita perlu kebijakan yang menyeimbangkan antara produsen, pedagang dan konsumen. Saya meminta agar dalam merumuskan kebijakan pangan mempunyai cara pandang yang komprehensif, Kementerian Pertanian jangan hanya memikirkan petani saja dan Kementerian Perdagangan jangan lebih mementingkan pedagang saja," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas masalah kebijakan pangan di kantor Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore (27/1).

Menurutnya, tujuan kebijakan di bidang pangan adalah membuat rakyat cukup pangan. "Sekali lagi saya ulang, untuk membuat rakyat cukup pangan. Ini yang harus digarisbawahi, membuat rakyat cukup pangan."

Kedua, menurunkan kemiskinan karena masalah pangan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap angka kemiskinan. Ketiga, membuat petani lebih sejahtera, kemudian juga membuat produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan. Keempat, untuk membuat APBN kita semakin efektif untuk menyejahterakan rakyat. "Ini yang berhubungan nantinya dengan subsidi."

“Jadi yang sejahtera jangan hanya di tengah, yang pedagangnya, trader-nya, tetapi yang berproduksi juga harus diberikan juga keuntungan dan kesejahteraan,” kata Presiden Jokowi.