KRPL Diakui PBB sebagai Solusi Pangan Keluarga

KRPL Set by the United Nations as Families Food Solution

Editor : Ismail Gani
Translator : Dhelia Gani


KRPL Diakui PBB sebagai Solusi Pangan Keluarga
Wamentan Rusman Heriawan menerima tanaman dari warga setempat didampingi Kepala SKP I Bengkulu, Dra Latifatul Ainy, MSI (tengah kacamata) Foto: B2B/Mac

Seluma, Bengkulu (B2B) - Pengembangan Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL) kembali menyita perhatian masyarakat internasional, melalui pertemuan antarmenteri pertanian dunia di Budapest, Hongaria pada Maret 2014. Sebelumnya, KRPL diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai solusi ketahanan pangan sekaligus menghemat pengeluaran sehari-hari rumah tangga di Indonesia.

"KRPL semakin populer untuk solusi ketahanan pangan, yang kini diakui dunia sebagai terobosan penting dari Indonesia. PBB, misalnya telah mengakui KRPL sebagai inovasi Indonesia sekaligus memberi copyright atas inovasi ketahanan pangan masyarakat desa dan perkotaan," kata Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan saat mengunjungi KRPL Kemuning di Bukit Peninjauan I Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Minggu siang (9/2).

Rusman mengingatkan, kalau KRPL telah diakui dunia maka tugas kita untuk terus mengembangkannya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Wamentan tidak menampik, fakta di masyarakat Indonesia saat ini yang berpikir instan ketika menyikapi program-program pemerintah, khususnya KRPL. "Rakyat kita itu rajin dan simple berpikirnya, kalau ada bibit maka mereka mau tanam, dan ini sensitif di Seluma, karena warga punya mainan lain yang lebih menguntungkan yaitu kelapa sawit sedangkan sayur mereka bisa beli dengan mudah di pasar maupun dari pedagang keliling."

Fakta tersebut tidak ditampik oleh Kepala Desa Bukit Peninjauan I Desa Sukaraja, Suwarso bahwa sebagian besar warganya memiliki lahan kelapa sawit yang lebih menguntungkan. Saat ini KRPL Kemuning beranggotakan 400 kepala keluarga (KK) berbasis desa, dan setiap anggotanya dapat menghemat rata-rata Rp30 ribu per hari, karena tidak perlu lagi membeli sayur dan bumbu dapur.

Rusman Heriawan menambahkan, pemerintah provinsi hingga pemerintahan di tingkat desa harus terus memberi pembinaan antara lain dengan menanam sayur-sayuran yang berbeda di antara para anggotanya.

"Usahakan tanamannya jangan seragam, nah kepala desa dapat mengaturnya. Jangan semuanya tanam kangkung atau cabai nanti malah repot sendiri untuk mendapatkan sayuran lainnya. Kalau berbeda-beda kan bisa saling bertukar sayuran. Bapak dan ibu senang, anak-anaknya sehat dan cerdas," ungkap Rusman Heriawan.

Seluma, Bengkulu (B2B) - Development of sustainable food home area (KRPL) by Indonesia attracted the attention of the international community, through the minister of agriculture world forum in Budapest, Hungary in March 2014. Previously, KRPL recognized the United Nations (UN) as a solution to food security, while lowering daily expenses of households in Indonesia.

"KRPL increasingly popular in foreign countries as a solution to food security, which is recognized worldwide as an important breakthrough from Indonesia. KRPL recognized by the UN as an innovation Indonesia, and Indonesia given the copyright as an innovator," said Rusman Heriawan, deputy agriculture minister in Sukaraja village, Sukaraja subdistrict, Seluma district, Bengkulu province, on Sunday afternoon (9/2).

Heriawan warned, if KRPL has been recognized the world then our duty to continue to develop as a solution to the national food needs.

He does not deny the fact that people instant thought in response to government programs, especially KRPL. "Our people were diligent, but instant thought, if there are seeds they want to plant, it becomes sensitive in Seluma, because people here have palm plants, while vegetables can be buy in the market or from the street vendors."

This fact is justified by the Sukaraja village head, Suwarso that most residents have palm plants. Currently KRPL members reached 400 heads of households (KK) village-based, and each member can save the average expenditure Rp30 thousand per day, because they do not need to buy vegetables and kitchen spices.

Rusman Heriawan added that the provincial government to villages, should continue to provide guidance to plant different vegetables among its members.

"Do not plant the same vegetables, the village head can be set not to plant kale or chili all, so not difficult to get other types of vegetables." he said.