Bogor (B2B) - Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman menjadi ´pekerjaan rumah´ yang bagi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014. Begitu pula dengan minimnya lahan milik petani yang rata-rata hanya 0,3 hektar per rumah tangga petani.

"Masalah keterbatasan lahan pertanian menjadi kendala peningkatan produksi pertanian saat ini dan menjadi pe-er bagi pemerintahan ke depan dari hasil Pemilu 2014," kata Menteri Pertanian Suswono dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Bogor, Minggu.

Dia memperkirakan, alih fungsi lahan pertanian per tahun mencapai 100 ribu hektar, sementara kemampuan pemerintah mencetak sawah baru maksimal hanya 38 ribu hektar. Kendala utamanya lantaran sulitnya mencari lahan pertanian di Indonesia saat ini.

Suswono merujuk pada kemampuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan merealisasikan lahan pertanian seluas 7,2 juta hektar, tapi yang terealisasi hanya 13 ribu hektar.

"Kita defisit 60 ribu hektar, katanya tersedia lahan yang luas tetapi faktanya begitu sulit terealisasi," ungkapnya lagi.

Menurutnya, solusi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menghentikan sementara atau moratorium alih fungsi pertanian. Langkah moratorium seharusnya diatur langsung oleh pemerintah pusat saat ini untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar tidak mudah memberikan izin alih fungsi lahan pertanian.

"Harus ada intervensi dari pemerintah pusat. Saya setuju untuk sementara kondisi memperihatinkan dengan kondisi lahan defisit 60 ribu hektar per tahun maka moratorium adalah salah satu usaha yang bisa diintervensi oleh pemerintah pusat," katanya.