SEJAK 1998 hingga saat ini, 90% kebutuhan bawang putih untuk pasar domestik dipenuhi oleh produk impor dari China dan India, hal itu akibat perdagangan bebas yang mendorong harga bawang putih lokal tidak bisa bersaing sehingga membuat petani enggan menanam padahal lahan dan benih tersedia.

"Perdagangan bawang putih terlanjur terbuka bebas, makanya pemerintah ingin menata kembali, yang penting tidak saling menyalahkan. Pokoknya dua tahun ke depan masalah bawang putih impor dapat bisa selesai," kata Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur pada Sabtu (13/5).

Pendapat senada dikemukakan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bahwa mekanisme pasar mengakibatkan harga bawang putih lebih banyak ditentukan oleh permintaan dan penawaran, harga melambung ketika permintaan meningkat seperti pada Ramadan dan Idul Fitri.

"Hal itu pula yang membuat pemerintah selama ini kesulitan melakukan pengendalian harga, apalagi ketergantungan pada bawang putih impor sangat tinggi, hampir 90 persen yang beredar adalah bawang putih impor," kata Enggar.

Kedua menteri memutuskan untuk mengatur tata niaga bawang putih demi keberpihakan pada rakyat sebagai konsumen utama, karena rakyat tidak boleh dibiarkan menghadapi kepentingan pasar yang dikuasai importir dan pedagang pemburu rente yang seenaknya menentukan harga.

"Sebelum pemerintah melakukan intervensi, harga bawang putih Rp60 ribu per kilogram sangat membebani rakyat padahal impor dari China. Artinya, rakyat dibebani kewajiban membayar keringat warga asing," kata Enggar kepada pers.

Regulasi Impor
Mentan dan Mendag memutuskan melakukan intervensi dengan menghadirkan peran negara dalam tata niaga yang bawang putih yang selama ini kebablasan, harga pun melambung tinggi ketika permintaan meningkat seperti menjelang puasa hingga bulan Ramadan dan Lebaran.

"Tepatnya hari ini, saya akan tandatangani tata niaga bawang putih yang selama ini tidak diatur," kata Mentan Amran Sulaiman.

Dalam regulasi tersebut, importir tidak bisa lagi seenaknya mengimpor tanpa batasan kuota impor, dan harus mendapat rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian RI sebelum mendapat izin impor bawang putih dari Kementerian Perdagangan RI.

"Selanjutnya seluruh distributor, sub distributor dan agen wajib mendaftar kemudian harus daftar gudang dan posisi stok sehingga pemerintah mengetahui ketersediaan pasokan dan distribusi ke pasar retail," kata Enggar.

Menurutnya, langkah tersebut dinilai tepat untuk memudahkan pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian harga, dan pemerintah telah membuat kesepakatan dengan importir dan pedagang bahwa harga eceran tertinggi (HET) dalam dua pekan ke depan di kisaran Rp38.000 per kilogram.

"Untuk mendukung pemerintah, kedua kementerian akan mewajibkan importir dan pedagang ikut investasi dalam budidaya bawang putih, sehingga secara berangsur-angsur impor dapat distop setelah petani dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Mentan.