Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Berangkat untuk Korban Bencana Sumatera
Millennial Farmers Development are the Target of Indonesia`s Polbangtan Bogor
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Kementerian Pertanian RI (Kementan) terus mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat melalui program Kementan Peduli.
Hingga saat ini, proses pengiriman bantuan Tahap II telah berjalan, sementara Tahap III akan dikirim menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590.
Pada pengiriman Tahap II, bantuan Kementan Peduli telah diberangkatkan menggunakan KRI Surabaya-936 dari Pelabuhan Tanjung Priok. Seluruh bantuan dikirim untuk mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di wilayah tujuan.
Seiring dengan itu, penyaluran Tahap III juga tengah disiapkan melalui KRI Makassar-590. Hingga laporan terakhir, telah dilakukan pemuatan sebanyak 22 unit kendaraan.
Ada pun Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, penyaluran Tahap III merupakan kelanjutan dari upaya percepatan yang telah dilakukan sejak Tahap I dan II, baik melalui jalur udara maupun laut.
"Seluruh proses distribusi dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan armada dan kondisi teknis pelabuhan," katanya.
Bantuan tersebut adalah amanah, ungkap Mentan Amran, prinsipnya jelas. Distribusi harus cepat, tepat sasaran dan dikawal sampai benar-benar diterima masyarakat terdampak. Tahap III adalah lanjutan dari percepatan yang terus dilakukan Kementan.
Koordinasi Lintas Instansi
Seluruh bantuan mencakup kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat yang telah disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama BNPB dan pemerintah daerah setempat.
Mentan Amran juga menegaskan bahwa pengawalan dilakukan secara ketat sejak proses pemuatan di dermaga hingga bantuan diterima di daerah tujuan.
Setiap pengiriman disertai mekanisme serah terima resmi kepada pihak berwenang sebelum disalurkan ke titik-titik terdampak.
“Semua bantuan kami kawal, dari dermaga hingga diterima di daerah dan disalurkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab moral kami, karena bantuan ini berasal dari pegawai Kementan dan mitra strategis yang menitipkan amanahnya,” ujar Amran.
Untuk memastikan kelancaran distribusi, Kementan terus memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan TNI Angkatan Laut, BNPB, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci agar bantuan dapat tiba tepat waktu dan benar-benar meringankan beban masyarakat terdampak.
“Kita bekerja bersama. Negara hadir melalui kolaborasi semua pihak. Yang terpenting, masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan dan bebannya bisa berkurang,” pungkas Mentan Amran. [wisda/timhumas polbangtanbogor]
Jakarta [B2B] - The objective of the Indonesia Agriculture Ministry is to increase production and productivity, increasing farmers knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reduce the effect of greenhouse gases, and increase the income of farmers in irrigated areas and swamp areas.
The target is to increase cropping intensity through irrigation rehabilitation, revitalization and modernization activities, the realization of a sustainable irrigation system through the revitalization of irrigation management, increasing institutional strengthening, as well as increasing the capacity and competence of human resources in irrigation management and increasing production and productivity.
Increasing farmers knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reducing the greenhouse gas effect and increasing farmers income in irrigated areas and swamp areas.
The main objective is to increase motivation for agricultural extension workers, agricultural extension centers, farmer groups, women farmer groups and farmer economic groups in agribusiness-oriented farming.
After that, the meeting continued via hybrid to evaluate agricultural land optimization, pumping, and additional agricultural area.
The meeting participants agreed to increase cooperation between various parties to ensure efficient and strategic land use.
