Mentan Sikapi Tegas, Itjentan Diberi Waktu Sebulan Atasi Aset Tetap Kementan
Indonesia`s Minister Reprimands His Subordinates over Fixed Asset Issues
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bersikap responsif menyikapi pernyataan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Rizal Djalil terhadap kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI (Itjentan) menangani aset tetap Kementan yang tidak urung tuntas sejak era Orde Baru, dan Mentan memberi waktu satu bulan kepada Inspektur Jenderal Kementan, Justan Siahaan untuk menuntaskan masalah tersebut..
Dalam arahannya, Mentan Amran Sulaiman mengingatkan seluruh pejabat eselon satu untuk taat azas dan aturan terhadap ketentuan akuntansi pemerintah, khususnya kepada Irjentan Justan Siahaaan, namun berhalangan hadir pada pertemuan dengan BPK RI, dan diwakili oleh Sekretaris Itjentan Suprodjo Wibowo di Jakarta, Rabu (6/6).
"Pak Irjen hadir di sini? Kalau diwakilkan oleh Sesitjentan, kami minta masalah aset tetap harus segera dituntaskan. Kami beri waktu satu bulan untuk menuntaskannya, jangan ditunda meskipun sedang mudik Lebaran," kata Mentan kepada Suprodjo Wibowo.
Kendati begitu, Mentan Amran Sulaiman menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan seluruh jajarannya di Kementan yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kedua kalinya, setelah 2016 yang tertuang pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diserahkan oleh Rizal Djalil kepada Mentan di Jakarta, Rabu (6/6).
"Saya mengapresiasi kerja keras dan kepatuhan seluruh jajaran di Kementan untuk mempertahankan Opini WTP dari BPK untuk kedua kalinya setelah 2016 lalu. Ke depan, kita akan bekerja keras meningkatkan produksi pangan nasional tanpa mengabaikan aturan laporan keuangan sesuai ketentuan pemerintah," kata Mentan dalam arahannya usai menerima LKPP WTP dari Rizal Djalil.
Sebelumnya diberitakan, Anggota IV BPK, Rizal Djalil dalam arahannya mengkritisi kinerja Itjentan dalam menangani aset tetap kementerian sejak era Orde Baru yang belum terselesaikan, merujuk pada keseluruhan hasil pemeriksaan BPK RI hingga 31 Desember 2017, dari 1.126 rekomendasi masih ada 3,73% yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh BPK, termasuk aset tetap Kementan tersebut.
"Pak menteri, saya minta secara tegas menyelesaikan masalah aset tetap yang terjadi sejak masih ada Kanwil Kementan di seluruh Indonesia. Jangan lagi muncul tahun depan di buku laporan ke BPK, kinerja Itjentan kami nilai mencederai laporan WTP untuk Kementan 2016 dan 2017," kata Rizal Djalil yang didampingi seluruh tim pemeriksa BPK di Kementan.
Dari keseluruhan hasil pemeriksaan BPK RI hingga 31 Desember 2017 dari 1.126 rekomendasi, sebanyak 973 rekomendasi atau 86,41% telah ditindaklanjuti, 9,86% belum ditindaklanjuti dan 3,73% tidak dapat ditindaklanjuti. Keseluruhan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut mencakup audit Laporan Keuangan dan Audit Tujuan Tertentu (ATT).
Tampak hadir seluruh jajaran eselon satu di Kementan antara lain Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Momon Rusmono; Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Banun Harpini; Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Abdul Madjid mewakili Dirjen PSP Pending Dadih Permana; dan Sekretaris BPPSDMP Andriko Noto Susanto.
Jakarta (B2B) - Indonesian Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman is responsive to criticism of Deputy Chairman of Supreme Audit Board or BPK, Rizal Djalil about dealing with the fixed assets of ministries that have not been resolved since the era of President Soeharto, and Minister Sulaiman gave a one-month opportunity to Inspector General Justan Siahaan to resolve the issue.
In his direction, Minister Sulaiman reminded all echelon officials to obey the principles and rules of government accounting, especially to Justan Siahaaan, but was unable to attend the meeting, and represented by Secretary Inspector General Suprodjo Wibowo here on Wednesday (June 6).
"Mr Inspector General is here? If it is represented on the secretary of general inspectorate, I want the issue of fixed assets to be resolved immediately. I give it a month´s chance, it should be soon though while Eid´s home coming," Minister Sulaiman said.
Despite that the Minister Sulaiman appreciates the support of whole line at the ministry, because it managed to maintain the the BPK audit report stated with Reasonable Opinion without the Exception or WTP for the second time, after 2016 as stated in the central government financial report or LKPP who was submitted by the Mr Djalil to the Minister Sulaiman.
"I appreciate the hard work and obedience of all the officials and staff at the ministry to maintain a positive assessment of the BPK for the second time after 2016.
In the near future, we will work hard to increase national food production without neglecting the rules of the financial statements in accordance to government provisions," Minister Sulaiman in his speech.
Previously reported, the BPK Member Rizal Djalil in his speech to the elaborated about the fixed assets of ministries that have not been resolved since the era of President Soeharto, refers to the overall results of BPK until December 31, 2017, of the 1,126 recommendations still 3.73% which are not followed up by the BPK, including the ministry´s fixed asset.
"Mr Minister, I ask firmly to solve the problem of fixed assets that occurred since the Soeharto era. Do not mention it in report books to the BPK next year, we assess the performance of Itjentan to harm BPK reports for the agriculture ministry 2016 and 2017," Mr Djalil said.
From the overall BPK audit results up to December 31, 2017 of 1,126 recommendations, as many as 973 recommendations or 86.41% have been followed up, 9.86% of pending, and 3.73% can not be acted upon. The overall results of the BPK audit include audit of financial statements and specific objective audits.
Also attended Director General of Agricultural Extension and Agricultural Human Resources or the BPPSDMP, Momon Rusmono; Director General of Indonesian Agricultural Quarantine Agency Banun Harpini; Secretary Directorate General of Infrastructure and Agricultural Facility, Abdul Madjid representing his boss, Pending Dadih Permana; and Secretary of the BPPSDMP, Andriko Noto Susanto.
