Jakarta [B2B] - Kementerian Pertanian RI secara resmi telah menutup pendaftaran Lelang Jabatan Eselon I dan II pada Jumat pekan lalu [5/1] lalu. Lelang yang juga terbuka bagi Aparatur Sipil Negara [ASN] kementerian/lembaga di luar Kementan tersebut ramai peminat.

Berdasarkan data yang direkap oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan, total peserta yang mengikuti Lelang Jabatan mencapai 433 orang. 80 di antaranya mendaftar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau setara jabatan Eselon I dan 353 orang untuk JPT Pratama atau setara jabatan Eselon II.

”Kementan tentu menyambut positif. Ternyata banyak pendaftar dari luar Kementan. Tercatat lebih 30 persen pendaftar dari kementerian/lembaga lain, bahkan ada dari unsur pemerintah daerah,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri melalui keterangan pers, Senin [8/1].

Dia merinci, 30 peserta lelang dari kementerian/lembaga lain di luar Kementan, mendaftar untuk JPT Madya dan 118 untuk JPT Pratama.

Setelah pendaftaran resmi ditutup, rencananya Kementan akan secepatnya mengumumkan Seleksi Administrasi. Tahap berikutnya, Kementan akan menyelenggarakan asesmen baik bagi para peserta lelang JPT Madya maupun JPT Pratama.

Dalam proses tersebut, Kuntoro menyebutkan Lelang Jabatan untuk pejabat Eselon I dan II lingkup Kementan, seperti disampaikan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, tujuannya untuk mengganti pejabat yang terindikasi tidak bersih, maupun penyegaran terhadap beberapa jabatan di Kementan yang  sudah lama tidak berputar ataupun kosong.

Mentan Amran secara tegas menginstruksikan proses Lelang Jabatan untuk transparan dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme [KKN].

"Mentan tegas katakan tidak akan ada pihak mana pun yang dapat mempengaruhi. Tim Pansel merupakan pihak mandiri dan profesional. Dengan independensi Tim Pansel, kami harapkan akan terpilih pejabat-pejabat terbaik untuk menyukseskan cita-cita Swasembada Pangan,” ungkap Kuntoro.

Pada periode jabatan sebelumnya sebagai menteri pada  2014 - 2019, Mentan Amran konsisten dan tegas mencegah praktik KKN di lingkungan Kementan.

Ketegasan tersebut membuahkan hasil, Indonesia mampu mencapai tiga kali swasembada pangan strategis pada 2017, 2019 dan 2020.

Sebagai bentuk dari komitmen mencegah praktik KKN, selama kepemimpinannya periode 2014 - 2019, Mentan Amran sudah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan.

Selain itu, Mentan Amran juga telah mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan, dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apapun.

Atas upaya tersebut, Kementan meraih penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia [Hakordia] pada Desember 2017 untuk kategori ´Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik´.