Banda Aceh, Aceh [B2B] - Kementerian Pertanian RI mengharapkan 3.427 penyuluh pertanian di seluruh Provinsi Aceh harus hadir layaknya ´wakil pemerintah pusat´ yang tidak terkotak-kotak dalam pendampingan kepada petani, untuk bergerak bersama di bawah koordinasi balai penyuluhan pertanian [BPP] di tiap kecamatan untuk melakukan rekayasa sosial, guna mendorong dan mendampingi kelembagaan petani membentuk korporasi yang solid melalui Kelembagaan Ekonomi Petani [KEP].

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP Kementan] Siti Munifah mengingatkan penyuluh pada BPP di Aceh maupun di seluruh RI untuk mengembangkan ´rekayasa sosial´ meliputi penguatan kelembagaan petani, kegiatan penyuluhan, dan pengembangan SDM pertanian melalui kelompok tani [Poktan] yang berhimpun di gabungan kelompok tani [Gapoktan] sebagai kelembagaan tani yang menjadi pelaksana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan [PUAP].

"Penumbuhan dan pengembangan KEP agar mengacu dan berlandaskan UU No 19/ 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disingkat P3, Peran Penyuluh Pertanian dan BPP," kata Siti Munifah dalam arahannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan BPPSDMP Kementan, I Wayan Ediana di Banda Aceh, Selasa [25/6].

I Wayan Ediana hadir pada kegiatan bimbingan teknis [Bimtek KEP] yang berlangsung tiga hari, 25 - 27 Juni 2019, setelah dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Pemprov Aceh, A Hanan, yang diikuti oleh 110 peserta terdiri atas kepala bidang penyuluhan, koordinator penyuluh pertanian, dan Koordinator BPP dari seluruh Aceh. 

Tampak hadir Kepala Divisi Regional Perum Bulog Aceh, Sabaruddin Amrullah, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian [BPTP] Aceh M Ferizal, Manager Analis Ekonomi Bank Indonesia, perwakilan Bank BNI, Direktur Bank Perkreditan Rakyat Aceh Sri Hartati dan Komisi Ahli Pertanian Provinsi Aceh.

I Wayan Ediana mengutip Siti Munifah mengingatkan bahwa penyuluh harus mampu melakukan rekayasa sosial dalam konteks memberdayakan anggota Poktan dan Gapoktan dengan penguatan kelembagaan tani, penyuluhan pertanian melalui pendampingan dan pertemuan rutin, diikuti pengembangan SDM pertanian meliputi pelatihan, kursus singkat dan bimbingan teknis.

"Rekayasa sosial hanya akan efektif apabila telah mampu meningkatkan pendapatan petani, dengan mengembangkan pola pikir yang berlandaskan kesamaan persepsi dan pemahaman, keinginan untuk maju bersama dan memanfaatkan segenap potensi dan peluang yang ada," kata Siti Munifah seperti dikutip I Wayan Ediana.

Arahan Kapusluh direspon positif oleh Kadistan Aceh, A Hanan yang menyerukan kepada seluruh penyuluh pertanian Aceh untuk mampu mengetahui dan memahami potensi wilayah binaannya, meskipun belum tersedia anggaran khusus untuk mengawalnya.

“Tidak ada program pembangunan satu pun yang tidak diketahui oleh penyuluh, karena mereka harus hadir sebagai wakil pemerintah yang mestinya tidak terkotak-kotak dalam pendampingan kepada petani," kata Hanan. [Liene]