Musirawas, Sumsel [B2B] - Provinsi Sumatera Selatan belum mendapat peringatan waspada kekeringan yang dilansir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kendati begitu PJ Upsus Pajale Kementan - Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau, I Wayan Ediana berupaya mengidentifikasi dampak musim kemarau terhadap produksi padi, dalam kunjungan kerja dua hari, 19 - 20 Juli, menindaklanjuti hasil ´rapat koordinasi mitigasi kekeringan´ di Jakarta, belum lama ini, dan instruksi Mentan Amran Sulaiman.

I Wayan Ediana, mengatakan identifikasi wilayah kekeringan di Musi Rawas dan Lubuklinggau merupakan langkah antisipatif terhadap masa tanam Agustus - September [Asep 2019] untuk menjaga pencapaian target produksi padi, jagung dan kedelai [Pajale] di Sumsel.

"Dari hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan para pemangku kepentingan serta pemantauan di lapangan, memastikan belum ada wilayah kekeringan di kedua daerah," kata I Wayan Ediana, pejabat eselon tiga Pusluhtan BPPSDMP Kementan didampingi Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan - Pusluhtan, Septalina Pradini di Musi Rawas, Sabtu [20/7].

Meskipun Sumsel khususnya Musi Rawas dan Lubuklinggau belum mendapat peringatan ´status awas´ maupun ´status waspada´ kekeringan dari BMKG, I Wayan Ediana mengaku tak mau ´kecolongan´ pada dampak kemarau mengingat sekitar 102.654 hektar terdampak kekeringan dan 9.940 hektar sawah mengalami puso tersebar di 100 kabupaten/kota di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang dilansir BMKG.

Kepala BPPSDMP Kementan, Momon Rusmono dan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] Siti Munifah mengingatkan para PJ Upsus Pajale di lingkup BPPSDMP Kementan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, yang ditindaklanjuti pemantauan lapangan untuk identifikasi masalah diikuti langkah tindak lanjut mengatasi masalah di lapangan.

"Ada beberapa kecamatan Musi Rawas dan Lubuklinggau tergolong rawan kekeringan, karena menurunnya debit air irigasi akibat berkurangnya curah hujan, dan jadwal pemeliharaan bendungan. Hal itu diatasi dengan sistem pompanisasi air sungai oleh petani didampingi penyuluh pertanian dan didukung dinas pertanian setempat," kata I Wayan Ediana yang juga menjabat Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP Kementan].

Mitigasi Kekeringan
Keputusan I Wayan Ediana mengunjungi kabupaten dan kota terjauh di Sumsel merupakan tindak lanjut dari instruksi Dirjen Tanaman Pangan, Gatot Irianto Sumarjo bahwa pompanisasi air sungai merupakan salah satu pemanfaatan teknologi yang menumbuhkan luas lahan baru dan kompensasi lahan busuk menjadi produktif. Hasil panen padi lebih bermutu, karena populasi organisme pengganggu tanaman [OPT] relatif minim ketimbang musim hujan.

Pompanisasi air sungai diantisipasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian [PSP Kementan] yang telah menyalurkan bantuan pompa air hampir 100.000 unit di seluruh Indonesia pada 2018.

Ditjen PSP Kementan juga mengakomodir kebutuhan pemerintah daerah yang mengusulkan permintaan 20 ribu unit pompa air pada 2019, dengan kedalaman 20 - 25 meter untuk menghasilkan air didukung daya tampung 1500 m3 dan mengairi lahan kering maksimal 70 hektar.

"Tentu kita berharap dengan berbagai bantuan ini semua pemanfaatan sumber air yang ada bisa kita atasi dengan mudah," kata Dirjen PSP Sarwo Edhy pada Rakor Mitigasi Kekeringan di Jakarta, Senin pagi [8/7].

I Wayan Ediana menambahkan, dua kecamatan di Lubuklinggau teridentifikasi berpotensi rawan kekeringan seluas 93 hektar, maka diputuskan mendirikan Posko Kekeringan, yang ditindaklanjuti identifikasi ´calon petani calon lokasi´ disingkat CPCL, dan menyiapkan pemberkasan untuk pengalihan komoditas menjadi jagung dan kedelai sebagai tanaman tumpangsari di sawah saat rawan kekeringan akibat kemarau.

"Dari hasil koordinasi di kedua kabupaten, dinas pertanian bersama penyuluh pertanian setempat berkomitmen untuk melakukan koordinasi intensif untuk mengantisipasi sekaligus mencegah dampak kekeringan," katanya lagi. [Liene]