Tangerang, Banten [B2B] - Sekitar 105 pejabat dan staf kantor dinas pertanian dan dinas terkait dari 18 kabupaten di enam provinsi mengikuti ´pertemuan penyusunan pemanfaatan dana pinjaman dan hibah´ [Annual Work Plan and Budget/AWPB] Program Pemberdayaan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian/Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling - Up Innitiative [READSI] dengan sumber pembiayaan dari International Fund for Agriculture Development [IFAD] dalam bentuk Pinjaman dan Hibah Luar Negeri [PHLN] sebesar Rp518 miliar [US$39,8 juta mulai 2020 dengan jangka waktu pembiayaan PHLN selama lima tahun memanfaatkan dana hibah IFAD, lembaga funding Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB].

"Program READSI dari IFAD bertujuan mendukung Indonesia khususnya 18 kabupaten di enam provinsi untuk memberdayakan petani melalui kegiatan penyuluhan pertanian, bimbingan teknis dan pelatihan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani," kata Kepala BPPSDMP Kementan, Prof [R] Dedi Nursyamsi saat membuka pertemuan AWPB di Serpong - Tangerang, Banten pada Kamis malam [5/9] yang akan berlangsung hingga Sabtu [7/9].

Menurutnya, kegiatan READSI 2020 dalam lima tahun ke depan bertujuan memberdayakan petani sehingga mampu memanfaatkan inovasi pertanian, memelihara dan merawat infrastruktur pertanian.

"Program READSI juga menyiapkan sarana pupuk dan benih. Penyuluh pertanian harus dilibatkan untuk menyampaikan kepada petani terkait pemilihan varietas unggul, penggunaan benih berkualitas, cara menanam yang baik hingga pemupukan," kata Dedi Nursyamsi.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP Kementan] Leli Nuryati menyatakan siap menggerakkan penyuluh pertanian di 18 kabupaten. "Misalnya bagaimana membuat pupuk hayati yang mengombinasikan pupuk organik dengan pupuk kimia untuk menunjang peningkatan produktivitas. Kegiatannya harus sinergi antara Kementan dan Pemda melalui bimbingan teknis atau Bimtek."

Pendapat senada dikemukakan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Puslatan BPPSDMP Kementan] Bustanul Arifin Caya bahwa Puslatan akan meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian untuk meningkatkan kapasitas petani menerapkan melakukan usahatani. Metode pelatihan fokus pada praktik sekitar 70% dan teori 30% sehingga penyuluh yang mengikuti pelatihan lebih banyak di lapangan dan dan praktik langsung materi yang disampaikan sehingga peserta lebih paham dan menguasai materi. 

Ke-18 kabupaten di enam provinsi adalah Sambas dan Sanggau di Kalimantan Barat; Kupang dan Belu [Nusa Tenggara Timur]; Poso, Parigi Moutong, Buol, Toli-toli dan Banggai [Sulawesi Tengah]; Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur [Sulawesi Selatan]; Konawe, Kolaka dan Kolaka Utara [Sulawesi Tenggara]; Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato [Gorontalo].

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertanian RI  menjadi lembaga pelaksana READSI, dengan menunjuk BPPSDMP Kementan sebagai penyelenggara program secara nasional, untuk pemanfaatan dana PHLN sebesar Rp518 miliar untuk pemberdayaan petani melalui peningkatan kualitas SDM pelaku utama pertanian. Sesuai kapasitas IFAD sebagai Lembaga Pendanaan Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kabid Program dan Kerjasama Pusat Pelatihan Pertanian [Puslatan BPPSDMP Kementan] Ramadani Saputra mengatakan Program READSI merupakan scalling-up program dari READ yang telah dilaksanakan selama enam tahun [2009 - 2015] di lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, dan dinilai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas] dan IFAD dalam menurunkan tingkat kemiskinan petani melalui kegiatan pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya perdesaan dalam meningkatkan pendapatan di sektor pertanian dan non pertanian secara berkelanjutan.

Ramadani Saputra mengatakan narasumber kegiatan AWPB Program READSI 2020 dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Perwakilan IFAD Indonesia. "Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya draft AWPB program READSI tahun anggaran 2020." katanya. [Cha]