Palu, Sulteng [B2B] - Penyuluh dianalogikan sebagai 'jembatan' bagi petani untuk menyampaikan hasil inovasi teknologi pertanian kepada para eksekutor dan praktisi pertanian khususnya petani. Hasilnya, tentu akan mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian dari hulu hingga ke hilir.

"Kalau jembatannya bolong, maka hasil inovasi pun tidak maksimal mendukung petani. Mentan Syahrul Yasin Limpo pada kunjungan pertama ke Kementan setelah dilantik Presiden Jokowi, yang pertama beliau sebut adalah penyuluh pertanian," kata Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi pada kegiatan sosialisasi Komando Strategi Pembangunan Pertanian [KostraTani] untuk Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Jumat pagi [22/11].

Analogi tersebut disambut antusias oleh hampir 100 koordinator balai penyuluh pertanian di tingkat kecamatan [BPP], penyuluh pertanian, petugas Admin, pengawas teknologi informasi [IT] di BPP, camat, dan para kepala dinas pertanian dari tujuh kabupaten di Sulteng.

Mentan SYL memilih memanfaatkan tugas, pokok dan fungsi [Tupoksi] dari BPP, karena dia faham betul eksistensi penyuluh pertanian di BPP mengingat pengalamannya selama 25 tahun sebagai kepala daerah; dari level kepala desa hingga gubernur dua periode di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kementerian Pertanian RI mencatat jumlah BPP di tingkat kecamatan mencapai 5.466 unit di seluruh Indonesia, sementara jumlah total kecamatan adalah 7.136 atau 1.490 kecamatan belum didukung oleh BPP, memaksa sekitar 120 BPP membina petani di lebih dari satu kecamatan, merujuk data Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP Kementan].

"Basis pertanian adalah kecamatan, yang faham kondisi petani dan usahatani bukan pusat melainkan daerah, yaitu kecamatan. Tak ada gunanya bicara panjang lebar tapi mengabaikan peran penyuluh dan BPP sebagai garda terdepan pertanian Indonesia," kata Dedi Nursyamsi yang juga menjabat sebagai PJ Nasional KostraTani di Kementan.

Turut hadir Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP] Leli Nuryati selaku ketua panitia penyelenggara; Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulturan Sulawesi Tengah, Trie Iriany Lamakampali; Kepala BPTP Sulteng, Andi Baso Lompengeng Ishak; Kepala BBPP Kupang, Bambang Haryanto; Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, I Wayan Ediana; Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan - Pusluhtan, Septalina Pradini; Penyuluh Utama Kementan, Inang Sariati dan Staf Senior Penyelenggaraan Penyuluhan Pusluhtan, Dwi Hayati.

BPP Rumah Penyuluh
Kostra Tani akan menjadi tempat berkumpulnya para pemangku kepentingan lingkup pertanian di tingkat kecamatan. Tentunya, Rembug Tani harus diaktifkan kembali seperti diamanatkan UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No 16/2006 bahwa 'BPP sebagai tempat berkumpulnya pemangku kepentingan di tingkat kecamatan' apakah pelaku usaha, pelaku utama bahkan termasuk aparat TNI dan Polri.

Menurut Dedi Nursyamsi, Kostra Tani juga menjadi tempat pelatihan lingkup kecil di pedesaan. Misalnya untuk on the job training sebagai kiat pemecahan masalah langsung di lapangan. Tentunya, kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis akan berlangsung lebih masif dilakukan BPP di bawah koordinasi KostraTani.

Begitupula pelaksanaan Demfarm di setiap wilayah BPP yang dilakukan di lahan petani dan dilakukan sendiri oleh petani. "Denfarm lebih bisa dilihat petani. Untuk padi misalnya, buat minimal 500 hektar, penyuluh yang fasilitasi tentu akan mendorong replikasi lebih mudah untuk diterapkan petani."

Hal itu sejalan dengan marwah dari KostraTani, yang digagas Mentan SYL untuk memastikan untuk melakukan revitalisasi peran BPP yang selama lima tahun terakhir terkesan diabaikan peran vitalnya, padahal kecamatan adalah ´basis pertanian´ Indonesia seperti halnya militer maupun polisi yang membangun garis komando hingga ke tingkat kecamatan melalui komando rayon militer [Koramil] dan satuan polisi sektor [Polsek]. Tak heran kalau, SYL menyebut peran penyuluh pertanian tak ubahnya anggota komando pasukan khusus [Kopassus] di sektor pertanian.