KABAR tentang penetapan tersangka dan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah ternyata menarik perhatian media asing yang menurunkan beritanya sebagai berita utama seperti dilansir The Malaysian Insider dan AsiaOne.

Lembaga anti-korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan gubernur provinsi terkemuka sebagai tersangka baru dalam serangkaian  kasus korupsi yang mengikis kepercayaan publik terhadap koalisi partai politik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lebih setengah dari 539 kepala daerah di Indonesia sekarang sedang diselidiki dalam kasus korupsi, membantu menjaga perekonomian Indonesia, sebagai yang terbesar di Asia Tenggara dalam daftar teratas negara yang paling korup.

Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Provinsi Banten, kepala daerah di ujung barat pulau Jawa dan berbagi perbatasan dengan ibukota, Jakarta, diduga terlibat dalam dua kasus korupsi, termasuk menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, yang kini sudah ditahan oleh KPK.

"Gubernur Banten secara resmi menjadi tersangka dalam kasus suap yang melibatkan ketua Mahkamah Konstitusi terkait kasus sengketa Pilkada di Banten," kata Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada wartawan seperti dilansir The Malaysian Insider.

"Dia juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan alat-alat kesehatan medis di Banten."

Juru bicara Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya mengatakan mereka terkejut dan menyesalkan keputusan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka.

"Dia mendukung upaya penyelidikan KPK dan hal itu menunjukkan bahwa dia tidak terlibat dalam korupsi apapun," kata juru bicara Nur Ikhsan melalui pesan teks.

"Keluarga Atut meyakini penyelidikan kasus ini, akan semakin membuktikan bahwa dia tidak bersalah."

Penangkapan besar-besaran tahun ini oleh KPK meliputi kepala regulator energi Rudi Rubiandini dan mantan menteri olahraga yang juga pembantu dekat Presiden Yudhoyono, Andi Mallarangeng.

Mantan menteri Andi Mallarangeng dituduh terlibat dalam kasus korupsi jutaan dolar yang telah menjerat beberapa anggota senior lainnya dari partai berkuasa yang dipimpin SBY, yang popularitas partainya terus melorot menjelang pemilihan umum tahun depan.

Yudhoyono, yang kini menjelang akhir masa jabatan lima tahun kedua dan terakhir, mendukung upaya pemberantasan korupsi dalam pemilihan presiden Indonesia pertama secara langsung pada 2004.

Tapi peringkat Indonesia 114 dari 177 negara dalam indeks korupsi tahunan terbaru Transparency International tidak berubah dari tahun sebelumnya, yang memasukkan Indonesia setara dengan Mesir dan Ethiopia.

Kasus terhadap Chosiyah merupakan dampak dari penerapan otonomi daerah melalui sistem politik desentralisasi di Indonesia yang tergolong baru dalam menerapkan sistem pemerintahan demokrasi.

Sebagai gubernur wanita pertama Indonesia dan anggota terkemuka dari partai politik terbesar kedua, Golkar, Chosiyah juga kepala dinasti politik yang telah lama memegang kekuasaan di provinsi Banten, di mana sekitar enam anggota keluarganya menempati posisi penting di pemerintahan daerah di Banten.

Pengawasan publik dari cengkraman kekuasaan keluarga di wilayah yang sebagian besar miskin diungkapkan oleh media massa dengan merinci jumlah kekayaan keluarga Atut Chosiyah - termasuk rumah-rumah, sejumlah mobil mewah, dan kebiasaan belanja di luar negeri.

Penyelidikan korupsi ke dalam keluarga Chosiyah dimulai dengan penangkapan adiknya, Tubagus Wardhana, sehubungan dengan kecurangan pemilu. Penyelidikan berikutnya terhadap istri Tubagus Wardhana, walikota sebuah kota di Banten, dan Gubernur sendiri, yang mengancam untuk kekuasaan dinasti selama lebih dari satu dekade.

"Banten sebagai provinsi telah menderita karena tata kelola yang buruk," kata Agus Sunaryanto dari Indonesia Corruption Watch (ICW).