Subang, Jawa Barat (B2B) - Membangun pertanian Indonesia tidak cukup hanya bermodal semangat, tapi harus ditunjang kemauan politik yang kuat serta dukungan politik anggaran oleh pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, tahun ini Kementerian Pertanian hanya mendapat alokasi anggaran Rp15 triliun tentu belum memadai untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan nasional di atas wilayah yang luas, masalah kompleks dan penduduk terbanyak kelima di dunia.

"Semangat dan janji-janji saja tidak cukup. Pembangunan pertanian nasional memerlukan kemauan politik dan dukungan politik anggaran. Sebagai contoh, tahun ini Kementan mendapat alokasi Rp15 triliun, nilainya hanya 0,7% dari total APBN. Jumlah tersebut tentu tidak memadai," kata Menteri Pertanian RI Suswono pada pemaparan tentang kinerja pertanian 2009-2014 di hadapan sejumlah pimpinan media di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa siang (30/9).

Suswono mencontohkan kebutuhan dana penelitian dan pengembangan pertanian sangat tinggi untuk menghasilkan benih unggul, alokasinya masih minim sekitar Rp7 triliun selama lima tahun. Kendati begitu, pihaknya terus berupaya meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi dengan penyediaan bibit unggul dan mekanisasi.

Dia menambahkan, dalam lima tahun terakhir rata-rata produksi gabah kering giling (GKG) naik dari 65,76 juta ton pada 2010 menjadi 71,28 juta ton pada 2013. Padahal, selama periode tersebut konversi lahan pertanian terjadi secara masif.

Ancaman utama pembangunan pertanian saat ini adalah konversi lahan pertanian ke industri dan properti, sementara pembukaan lahan baru masih terkendala.