Jakarta [B2B] - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen mendukung program jangka panjang Kementerian Pertanian RI mempercepat kemandirian pangan nasional, dengan mendorong gerakan diversifikasi pangan lestari secara masif, serta memperkuat percepatan ketahanan pangan nasional.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan dukungan tersebut sebagai apresiasi terhadap petani, serta bagian dari kontribusi nyata BKKBN terhadap sektor pangan, yang selama ini menjadi kunci atas terciptanya suasana keluarga bahagia, mandiri dan berkualitas.

"Ketika ada program Kementan tentang kemandirian pangan, kemudian ketahanan pangan yang tidak tergantung oleh daerah lain, sebetulnya itu sangat membantu keberhasilan program BKKBN, terutama untuk menurunkan stunting, juga untuk keluarga yang bahagia dan berkualitas," kata Hasto di Jakarta, Senin [9/11].

Menurut Hasto, program Kementan merupakan program utama bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun program ini baru bisa berjalan baik apabila pemerintah dan masyarakat secara kontinyu sama-sama memperkuat sinergitas.

"Bonus demografi bisa kita manfaatkan meningkatkan kemampuan kemandirian pangan. Saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Kuncinya ada di sinergitas," katanya.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dalam kesempatan yang sama menyebutkan, Indonesia memiliki dua kekuatan utama yang bisa dimanfaatkan secara baik. Keduanya adalah sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar.

"Pertanian adalah solusi paling utama bagi penduduk, karena memiliki lapangan kerja dan mendapat hasil yang langsung bisa dirasakan. Saya siap menggunakan infrastuktur BKKBN untuk membackup akselerasi pertanian yang ada," katanya.

Sejauh ini, Kementan memiliki tiga pendekatan dalam menjawab berbagai tantangan yang ada. Pertama adalah konsepsi yang harus semakin maju. Kedua kekuatan pertanian yang harus semakkn kokoh dan pertanian yang harus semakin modern.

"Kalau begitu intervensi sains, riset dan teknologi menjadi penting di kepala semua pejabat dan petani yang harus memiliki sebuah terobosan, dan negara harus menjadi pelopornya," katanya.

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin menambahkan bahwa percepatan ketahanan pangan harus dilengkapi tiga dimensi, salah satunya ketersediaan produksi domestik dan impor.

"Kemudian harus ada aksesibilitas yang mencakup akses pangan daya beli dan utilisasi konsumsi pemanfaatan pangan," kata Bustanul.