Jakarta [B2B] - Kejaksaan Agung RI akan mendukung penegakan hukum pada pihak-pihak yang menghambat kebijakan dan program Kementerian Pertanian RI, sementara Badan Pusat Statistik [BPS] mendukung terwujudnya single data pertanian dan akan mengundang instansi terkait dan perguruan tinggi untuk memahami metodologi membaca data, sehingga tidak lagi terjadi dualisme data pertanian.

Dukungan tersebut dikemukakan Jaksa Agung, ST Burhanuddin dan Kepala BPS Suhariyanto kepada Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo [SYL] usai penandatanganan komitmen dan kerjasama pada Rapat Kerja Nasional Kementan 2020 [Rakornas] di Jakarta, Kamis pagi [12/12] yang dihadiri oleh Duta Besar Selandia Baru, Jonathan Austin dan sejumlah pejabat eselon satu Kementan di antaranya Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian [PSP Kementan] Sarwo Edhy.

"Rakornas kali ini pesannya jelas, Tidak boleh ada kata mundur dalam proses pembangunan pertanian ke depan. Kata maju harus kita artikulasikan sesuai fungsi kerja kita masing-masing. Indonesia harus menjadi kuat, karena kita punya sektor pertanian luar biasa. Negara tropis berlimpah matahari dan lahannya subur untuk ditanami aneka tanaman pertanian," kata SYL dalam arahannya saat membuka Rakornas 2020.

Dia mengingatkan bahwa sektor pertanian tidak boleh bertahan dalam keadaan kurang dan terpuruk, tapi harus maju memanfaatkan teknologi informasi dan komputasi [TIK] di era 4.0 yang ditempuh Kementan dengan mengembangkan Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani] didukung Agriculture War Room [AWR] yang melibatkan peran aktif balai penyuluhan pertanian [BPP] di 34 provinsi.

Mentan SYL menambahkan bahwa kemajuan di sektor pertanian baru bisa dicapai jika kementerian dan lembaga lain turut serta dalam kolaborasi penguatan gerakan kedaulatan pangan.  Sementara Kementan juga telah mencanangkan gerakan maju dan mandiri melalui program gerakan tiga kali ekspor (GeratiEks) dan KostraTani.

"Kami punya KostraTani yang mendekatkan teknologi artificial intelligence dengan pertanian. Kini Kostratani ada di kecamatan mengusung online system. Kostratani juga dilengkapi dengan agriculture war room sebagai pengendali lalu lintas data dan perkembangan terkini sektor pertanian di tiap provinsi dari locus pertanian di kecamatan," katanya.

Penegakan Hukum & Single Data
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan siap membantu Kementan mewujudkan kedaulatan pangan, utamanya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menghambat pencapaian target produksi hingga distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian di seluruh Indonesia.

"Penandatanganan ini harus didukung untuk mencegah potensi kecurangan pada implementasi kebijakan pemerintah. Kalau Kementan butuh dukungan, kami siap dan membuka pintu selama 24 jam," katanya.

Jaksa Agung Burhanuddin juga menawarkan bantuan pelatihan dan sosialisasi penegakan hukum melalui badan pendidikan dan pelatihan Kejagung [Badan Diklat] sekaligus mendukung pemulihan aset Kementan.

"Diklat Kejagung adalah badan Diklat terbaik, jadi silahkan digunakan kalau Mentan membutuhkan untuk memberikan masukan dan wawasan tentang bagaimana peranan Kejagung dalam penegakan hukum. Kami juga siap menempatkan orang terbaik saya untuk mendukung program ketahanan pangan. Saya berharap Kementan memberi masukan juga kepada Kejagung ketika mengalami hambatan dalam membangun kedaulatan pangan," kata ST Burhanuddin.

Sementara Kepala BPS Suhariyanto mendukung upaya Kementan mewujudkan kedaulatan pangan melalui kekuatan single data yang merupakan kebijakan kongkrit dalam mengatur tata kelola suatu data.

"Kami mendukung satu data pertanian dan terobosan yang dilakukan Kementan di bawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo. Untuk itu kita perlu mengundang semua instansi dan universitas agar mereka memahami metodelogi baca data. Mari kita semua berkolaborasi dan bersinergi," katanya.