Yogyakarta, DIY [B2B] - Guna mewujudkan dan mendukung birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegrasi, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Polbangtan YoMa secara berkelanjutan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan menggelar sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

"PMPRB ini berperan sangat penting dalam mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan, hal itu pula yang mendasari digelarnya sosialisasi PMPRB," kata Agus Wartapa selaku Kepala Program Pendidikan [Prodi] Teknologi Benih Polbangtan YoMa saat membuka Sosialisasi PMPRB di Kampus Yogyakarta, Rabu pagi [31/7].

Sosialisasi dengan pengarahan awal dari Kaprodi Agus Wartapa mewakili Direktur Dr Rajiman yang dikuti pegawai negeri sipil [PNS] dan tenaga harian lepas [THL] dihadiri oleh asesor dari rektorat dan asesor koordinator, yang mengingatkan bahwa pengembangan reformasi birokrasi merupakan proses never ending story, selalu ada perbaikan.

"Misalnya, perlu adanya asesmen terlebih dahulu sebelum penuangan tim dalam surat keputusan, sehingga diharapkan terbentuk adanya tim building yang tangguh. Hal ini penting karena tim reformasi birokrasi mempunyai peranan yang sangat strategis," kata Agus W mengutip arahan Dr Rajiman di Ruang Serbaguna Polbangtan YoMa.

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan oleh Kabag Umum Polbangtan YoMa, Irwan Johan Sumarno yang mengajak seluruh civitas academica untuk memahami visi dan misi Polbangtan YoMA, karena reformasi birokrasi tidak bisa dipisahkan dari akreditasi sehingga tahapan akreditasi selama ini telah dilaksanakan, dan data dukungnya juga dapat menjadi acuan pada kegiatan reformasi birokrasi.

Sosialisasi dilakukan Polbangtan YoMa dalam rangka persiapan survei hasil pelaksanaan reformasi birokrasi 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang akan dilaksanakan pada ketiga unit pelaksana teknis [UPT] Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP Kementan]  dan salah satunya adalah Polbangtan YoMa di bawah koordinasi Pusat Pendidikan Pertanian [Pusdiktan].

Irwan JS kemudian menguraikan tentang Delapan Area Kerja Reformasi Birokrasi yang meliputi Area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-Undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik, yang menuntut setiap aparatur sipil negara [ASN] melaksanakan tugas pokok dan fungsi [Tupoksi] sebagai pelaksanaan kegiatan dan data dukung sebagai evidence kinerja.

"Delapan Area Kerja Reformasi Birokrasi terdiri atas tahapan-tahapan yang harus dikerjakan yakni persiapan materi yang akan disosialisasikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan data dukung sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara ketua tim dan personil yang telah ditunjuk pada masing-masing area dan diharapkan dapat bekerja cepat," kata Irwan JS. [Asnuri]