Banjarbaru, Kalsel [B2B] - Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemerintahan bersih harus diwujudkan di lingkup Kementerian Pertanian RI. Perilaku suap dan korupsi merupakan musuh bersama, sehingga perlu menjaga dan mempertahankan norma-norma baik yang telah dianut selama ini.

"Kita ingin seluruh jajaran di Kementan, bahkan hingga semua UPT [Unit Pelaksana Teknis] untuk menerapkan pemerintahan bersih. Kita mau pembangunan pertanian bisa maksimal untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi mengajak seluruh unit kerja di bawah koordinasinya dapat menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan, salah satunya dengan menerapkan audit ISO 37001:2016.

“Penerapan ISO 37001 tentunya bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas layanan institusi sebagai organisasi yang taat pada peraturan anti penyuapan dan peraturan pemerintah sehingga kinerja kita betul-betul bersih,” kata Dedi Nursyamsi.

Sebagaimana imbauan di atas, Manajemen SMK-PP Negeri Banjarbaru kembali melakukan Audit Eksternal ISO, namun kali ini terkait Audit Surveillance Sistem Manajemen Anti Penyuapan [SMAP] atau ISO 37001:2016.

Kali ini Audit dengan ruang lingkup Management Of Vocational Education ini dilakukan secara daring melalui zoom meeting yang dilakukan oleh auditor dari PT Garuda Sertifikasi Indonesia [22/11/].

Audit ini melibatkan beberapa fungsi atau bagian di SMK-PPN Banjarbaru yang erat kaitannya dengan Implementasi SMAP, seperti Top Manajemen, tim Fungsi Kepatuhan, Tim Satuan Pengendali Internal [SPI], Bagian Penjaminan Mutu, Bagian Kurikulum, Bagian Tata Usaha, Bagian Kesiswaan, Bagian Humas dan Kerjasama, serta Bagian Sarana dan Prasarana. 

Lead Auditor PT Garuda Sertifikasi Indonesia, Kadek Ayu Irma Hilmiafami selaku lead auditor mengatakan pelaksanaan audit surveillace bertujuan verifikasi kesesuaian implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan [SNI ISO 37001:2016] dengan kriteria audit. 

Setelah dilakukan metode sampling dengan melakukan tinjauan dokumentasi, wawancara, serta observasi. Akhirnya, dari kesimpulan hasil audit dari SMK-PPN Banjarbaru direkomendasi mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016.

Pada kesempatan tersebut, Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Budi Santoso mengucapkan terima kasih setelah dinyatakan layak meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP SNI ISO 37001:2016. 

Dia menambahkan, catatan-catatan minor yang disampaikan oleh Auditor, nantinya akan dilakukan perbaikan, sehingga catatan audit ke depan sudah dilaksanakan.

“Mudah-mudahan, ini mencerminkan keadaan kami seperti itu yang belum pernah diaudit, inshaa Allah dalam pelaksanaannya, kami sudah menerapkan anti penyuapan. Kami SMK-PP di bawah Kementan sudah menerapkan Wilayah Bebas Korupsi atau WBK,” kata Budi Santoso.

Wakil Kepala Sekolah [Wakasek] Manajemen Mutu SMK-PP N Banjarbaru, Fofa Arofi mengatakan komitmen dan kerjasama semua unsur, maka SMKPP Banjarbaru dinyatakan layak mendapatkan Sertifikasi ISO 37001:2016. 

"Penerapan ISO tersebut dalam upaya mewujudkan pelayanan publik tanpa suap, pungli dan gratifikasi demi mengoptimalkan fungsi pelayanan,” tutup Fofa. [timhumassmkppnbjb]